SORONG, TEMPOTIMUR.COM — Senja mulai turun di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Di tengah kesibukan masyarakat yang perlahan mereda, sebuah percakapan sederhana melalui pesan WhatsApp membuka ruang refleksi tentang satu hal besar: masa depan Tanah Papua.
Pendeta Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Jemaat Alfa Omega, Alexsander Maniani, S.Th, menyampaikan pandangannya tentang otonomi daerah—sebuah kebijakan yang sejak awal diharapkan menjadi jalan terang bagi kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
Bagi Pdt. Alexsander, otonomi daerah bukan sekadar kebijakan administratif. Ia adalah peluang. Peluang bagi Papua untuk berdiri di atas kakinya sendiri, mengatur rumah tangganya, dan menentukan arah pembangunan sesuai dengan jati diri masyarakatnya.
“Dengan otonomi, Papua diberi kewenangan lebih luas untuk mengatur pemerintahan, pembangunan, hingga pengelolaan sumber daya alamnya sendiri,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (27/4/2026).
Di atas kertas, harapan itu begitu besar. Jalan-jalan yang menghubungkan wilayah terpencil, sekolah yang menjangkau anak-anak di pedalaman, hingga rumah sakit yang memberi pelayanan layak—semua menjadi bagian dari mimpi yang ingin diwujudkan melalui otonomi daerah.
Papua, dengan kekayaan alamnya yang melimpah—hutan yang luas, tambang yang bernilai tinggi, serta laut yang kaya—seharusnya memiliki modal kuat untuk membangun kesejahteraan rakyatnya.
Otonomi membuka ruang agar hasil kekayaan itu tidak hanya mengalir keluar, tetapi kembali untuk masyarakat lokal.
Namun, bagi Pdt. Alexsander, otonomi tidak hanya bicara soal pembangunan fisik. Ada hal yang jauh lebih dalam: menjaga identitas.
“Papua ini kaya akan budaya dan suku. Otonomi memberi ruang untuk melindungi adat istiadat dan kearifan lokal,” katanya.
Di tengah arus modernisasi, kekhawatiran akan hilangnya jati diri menjadi nyata.
Otonomi, dalam pandangannya, adalah benteng agar budaya Papua tetap hidup, bukan sekadar menjadi cerita masa lalu.
Harapan lain yang tak kalah penting adalah keberpihakan kepada Orang Asli Papua.
Melalui otonomi, OAP diharapkan mendapat kesempatan lebih besar—baik dalam pemerintahan, pendidikan, maupun dunia kerja.
Namun realita di lapangan tidak selalu sejalan dengan harapan.
Pdt. Alexsander mengakui, masih ada tantangan yang belum terselesaikan. Pengelolaan dana yang belum maksimal, pembangunan yang belum merata, hingga kesenjangan sosial yang masih terasa di berbagai wilayah Papua.
Fakta ini menjadi pengingat bahwa otonomi bukanlah solusi instan. Ia membutuhkan pengawasan, kejujuran, dan kerja sama semua pihak.
“Supaya benar-benar berdampak, otonomi harus dijalankan dengan integritas,” tegasnya.
Di tengah segala harapan dan tantangan itu, satu hal tetap menjadi pegangan: Papua memiliki kesempatan.
Kesempatan untuk bangkit dengan caranya sendiri.
Kesempatan untuk membangun tanpa kehilangan identitas. Dan kesempatan untuk memastikan bahwa setiap anak Papua merasakan hasil dari kekayaan tanahnya.
Bagi Pdt. Alexsander, otonomi daerah adalah lebih dari sekadar kebijakan. Ia adalah harapan yang harus terus dijaga—agar tidak hanya menjadi janji, tetapi benar-benar menjadi kenyataan bagi Tanah Papua.
Penulis : Amatus Rahakbauw, K
