PURUK CAHU, tempotimur.com – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Bebie, S.Sos., S.H.,SP., M.M., M.A.P, menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran daerah.
Menurutnya, pembangunan yang tidak menyentuh kebutuhan dasar akan kehilangan makna karena tidak selaras dengan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat sehari-hari.
Ia menjelaskan, kebutuhan dasar tersebut meliputi akses pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, ketersediaan air bersih, pemerataan listrik desa, pembangunan infrastruktur jalan penghubung antarwilayah, serta ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja.
“APBD harus terlebih dahulu menyasar hal-hal yang langsung dirasakan masyarakat. Jalan desa, puskesmas yang siap melayani, sekolah yang representatif, serta harga pangan yang stabil merupakan indikator nyata keberhasilan pembangunan,” ujarnya, Jumat (23/4/2026).
Bebie juga meminta seluruh perangkat daerah menyusun program berbasis data riil dari desa dan kelurahan agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Untuk itu, DPRD terus memperkuat fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Ia mendorong setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menggunakan indikator kinerja yang terukur, seperti persentase desa berlistrik, cakupan layanan air bersih, penurunan angka stunting, waktu tempuh menuju fasilitas kesehatan, serta jumlah rumah tidak layak huni yang ditangani setiap tahun.
“Setiap rupiah belanja daerah harus memiliki target, output, dan dampak yang jelas bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Bebie membuka ruang bagi pengawasan publik agar perencanaan pembangunan tetap berpihak pada kebutuhan di lapangan.
Ia menambahkan, percepatan pemenuhan kebutuhan dasar hanya dapat terwujud melalui kolaborasi lintas sektor. Karena itu, Bebie mengajak pemerintah daerah, pemerintah desa, dan dunia usaha untuk bersama-sama merumuskan skala prioritas berbasis kewilayahan.
Bebie juga menekankan pentingnya forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga kabupaten sebagai ruang penyampaian aspirasi yang nyata, bukan sekadar agenda seremonial tahunan.
Sebagai legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), ia menegaskan komitmen DPRD dalam mengawal kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Ia optimistis, pemenuhan kebutuhan dasar akan meningkatkan produktivitas masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta mempercepat terwujudnya Murung Raya yang maju dan sejahtera.
“Pembangunan harus dimulai dari fondasi paling mendasar. Dari sana kita melangkah dan tumbuh bersama menuju daerah yang berdaulat dan bermartabat,” pungkasnya. (hsd).
