Puncak – Mahasiswa menyerukan penarikan segera pasukan TNI dan Polri dari Kabupaten Puncak. Menurut mereka, kehadiran militer memicu peningkatan kekerasan terhadap warga sipil Kabupaten Puncak.
Tim Investigasi Ham Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah Bersama Mahasiswa Puncak Se-Indonesia didampingi LBH TKP Papua melakukan Jumpa pers serentak Se-Indonesia, pada Rabu 10/6/2024.
Jumpa pers dilakukan serentak se-Indonesia oleh mahasiswa Puncak, yang berada di beberapa kota study, agar pembangunan logistik di agandugume dan operasi militer Non-Organik yang sementara beroperasi segera dicabut.
Media tempotimur.com saat menghubungi Ketua Tim Investigasi HAM Kabupaten Puncak, Mis Murib, ia mengatakan ” kami menunggu respon Pihak pemerintah Puncak dalam hal ini Pj Bupati Darwing Tobing dan Ibu Pj-Gubernur Ripka Haluk terkait situasi operasi militer dan pembangunan Gudang logistik di Kabupaten Puncak”, ujarnya.
Menurutnya, Kehadiran TNI/Polri tidak hanya mengejar kelompok TPNPB/OPM Namun juga melakukan aksi-aksi kekerasan, Intimidasi, diskriminasi dan Penganiayaan terhadap masyarakat sipil Kabupaten Puncak.
Dijelaskan nya, beberapa kasus yang terjadi sejak tahun 2022 hinga kini 2024, diantaranya, Pembunuhan terhadap Makilon Tabuni meninggal Dunia dan 6 Orang lainya Luka-Luka pada tahun (2022), Pembunuhan Terhadap Ibu Tarina Murib dan 7 Orang lainya luka-luka pada tahun (2023).
Lalu Pembunuhan Panius Tabuni yang berstatus kepala sekolah dan 2 Orang anak pada tahun (2023), Warinus Murib meninggal dunia dan 2 Orang lainya disiksa pada tahun (2024), dan ratusan ribu Masyarakat sipil beberapa Distrik Magebume, Yugumuak dan Sinak Mengungsi pada tahun (2023) hinga keberadaan status masyarakat tersebut ini tidak dipastikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Puncak hinga sampai saat ini.
Tidak hanya sikap kekerasan terhadap masyarakat Sipil, namun pemaksaan Pembangunan Gudang Logistik dengan Dalih “kesejahteraan Masyarakat” di Agandume juga dilakukan Oleh pihak Pemerintah Kabupaten Puncak dan TNI – POLRI. Hal ini mahasiswa Puncak se-Indonesia menolak dengan tegas,ujarnya.
( Agus )
