Manado – Kenaikan harga beras yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir dikeluhkan warga Sulawesi Utara, termasuk masyarakat di wilayah lumbung padi seperti Bolaang Mongondow Raya (Bolmong Raya). Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Demokrat, Angelia Regina Wenas, SE, menyoroti serius kondisi ini dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Sulut bersama sejumlah SKPD terkait, seperti Dinas Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Bulog.
Menurut Angelia, produksi beras lokal yang menurun menjadi salah satu penyebab utama kenaikan harga. Berdasarkan penelusurannya ke beberapa pelaku usaha beras, ia menemukan bahwa pengusaha terpaksa mendatangkan beras dari luar daerah seperti Palu dan Makassar, yang berdampak pada meningkatnya biaya transportasi dan harga jual beras.
“Saya sudah bertanya kepada teman saya yang juga pengusaha beras, mereka bilang produksi lokal menurun karena banyak faktor. Akhirnya harus beli dari luar daerah,” ungkap Angelia yang merupakan wakil rakyat dari Dapil Bolmong Raya, Selasa (16/7/2025).
Lebih lanjut, Angelia menyebutkan bahwa harga beras premium di wilayah Kotamobagu yang biasanya berkisar Rp700 ribu per karung (50 kg), kini melonjak hingga lebih dari Rp1 juta. Kenaikan ini sangat membebani masyarakat Bolmong yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan nelayan.
“Di Bolmong Raya ini banyak petani dan nelayan. Kalau mereka tidak dapat ikan atau gagal panen, mereka mau beli beras pakai apa? Anak-anak butuh gizi, masa cuma makan pisang dan ubi?” ujar Wakil Ketua DPD GAMKI Sulut itu dengan nada prihatin.
Angelia meminta agar Dinas Pertanian Provinsi Sulut lebih aktif dalam membantu petani, baik melalui penyediaan bibit unggul, pupuk gratis, hingga perbaikan infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi.
“Kami menerima banyak keluhan dari petani tentang sulitnya mendapatkan pupuk. Irigasi juga banyak yang rusak. Ini harus jadi perhatian serius,” tegasnya.
Pihak Dinas Pertanian yang hadir dalam rapat tersebut mengakui bahwa banyak irigasi mengalami kerusakan. Namun, mereka menyatakan sudah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai untuk penanganan. Untuk bantuan bibit dan pupuk, masyarakat diminta menyampaikan proposal karena bantuan akan disalurkan sesuai mekanisme. Sementara itu, pupuk subsidi diakui masih tersedia dengan serapan baru mencapai 16 persen.
Penulis : Amatus.Rahakbauw.K
