MANOKWARI — Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, melontarkan peringatan keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak lagi menyusun program secara asal-asalan yang berujung tidak berdampak bagi masyarakat.
Teguran itu disampaikan saat membuka Forum Perangkat Daerah RKPD 2027 di Hotel Vitta Manokwari, Selasa (5/5/2026).
Dalam forum tersebut, Gubernur secara terbuka mengkritik pola perencanaan pemerintah daerah yang dinilai masih lemah, tidak terukur, dan kerap tidak tepat sasaran.
“Saya ingatkan, tidak boleh lagi ada program asal jadi. Kalau tidak berbasis data, itu sama saja kita merencanakan kegagalan,” tegas Mandacan.
Ia menekankan bahwa penggunaan data yang akurat bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban mutlak bagi seluruh OPD.
“Kalau data tidak jelas, hasilnya pasti gagal. Jangan kerja hanya untuk habiskan anggaran tanpa hasil,” ujarnya tajam.
Kemiskinan Turun, Tapi Kinerja Dipertanyakan.
Meski angka kemiskinan tercatat turun dari 21,09 persen pada 2024 menjadi 19,58 persen pada 2025, Gubernur menilai capaian tersebut belum cukup membuktikan efektivitas program pemerintah.
“Turun, iya. Tapi apakah itu sudah menjawab persoalan masyarakat? Jangan sampai angka turun, tapi rakyat tidak merasakan perubahan,” katanya.
Ia meminta OPD bekerja lebih serius dalam mendorong penurunan kemiskinan melalui program yang benar-benar menyentuh masyarakat.
Ancaman Program Tak Realistis
Mandacan juga menyoroti kebiasaan penyusunan program yang tidak sinkron dan jauh dari kemampuan keuangan daerah.
“Jangan bikin program besar tapi tidak bisa dibiayai. Itu bukan perencanaan, itu mimpi,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa seluruh program harus selaras dengan RKPD, memiliki indikator jelas, dan dapat diukur hasilnya.
Otonomi Khusus Harus Berdampak
Dalam konteks otonomi khusus, Gubernur menekankan bahwa pembangunan harus benar-benar berpihak kepada Orang Asli Papua.
“Otonomi khusus bukan slogan. Harus ada hasil nyata. Orang asli Papua harus merasakan langsung manfaatnya,” ujarnya.
Peringatan Keras: Tinggalkan Ego Sektoral
Di akhir sambutan, Gubernur kembali mengingatkan agar tidak ada lagi kepentingan sektoral yang menghambat pembangunan.
“Kalau masih jalan sendiri-sendiri, jangan harap hasilnya maksimal. Ini bukan soal instansi, ini soal tanggung jawab kita kepada rakyat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kontribusi masyarakat dalam pembangunan daerah.
“Jangan hanya menuntut pembangunan, tapi tidak ikut berkontribusi. Pajak itu bagian dari tanggung jawab bersama,” pungkasnya.
Penulis : Amatus Rahakbauw, K
