TANJUNG BALAI — Sebagai wujud komitmen dan upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Tanjung Balai, Pemerintah Kota (Pemko) Tanjung Balai melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Tanjung Balai terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor.
Komitmen tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Fadly Abdina saat memimpin dan membuka secara resmi Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026, bertempat di Aula Sutrisno Hadi Kantor Wali Kota, pada Kamis (29/10/2026).
Kegiatan diikuti seluruh OPD dilingkungan Pemko Tanjung Balai, para Asisten, Staf Ahli, Pimpinan OPD, Camat, BPS, Bulog Divre Asahan, Baznas, BPJS Kesehatan, Kemenag, Perbankan, PLN, BUMD, MUI, Forum anak dan lembaga lainnya
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan tanggung jawab satu perangkat daerah saja,
“Kemiskinan itu berlapis. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri,” ujarnya.
Wakil Wali Kota sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Fadly Abdina berharap seluruh OPD dan pemangku kepentingan di Kota Tanjung Balai dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam menangani kemiskinan. Upaya yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga memperkuat jaring pengaman agar masyarakat tidak jatuh ke dalam kemiskinan, bahkan kemiskinan ekstrem.
Fadly juga menekankan pentingnya kolaborasi konkret antarpihak. Sehingga, tidak ada tumpeng tindih terkait pembagian peran.
“Saya harap data yang kita miliki selalu terbarui baik data internal atau menggunakan data statistik sehingga progres yang kita lakukan bisa tepat sasaran. Saya juga berharap program-program yang dilaksanakan tidak hanya membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, tetapi juga mampu membuat mereka mandiri dalam menopang perekonomian keluarga. Saya minta kolaborasi antar sektor benar-benar berjalan dengan baik sehingga bukan hanya penanggulangan, tetapi juga pengentasan kemiskinan dapat kita wujudkan,” tegasnya.
Lanjut Wakil Wali Kota, menurut data BPS, capaian tingkat kemiskinan Kota Tanjung Balai berada di angka 10,67 persen atau sebesar 20.020 jiwa. Angka ini turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 11,97 persen dan menempati peringkat ketujuh tertinggi di antara Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara. Sementara itu tingkat kemiskinan ekstrem Kota.
Tanjung Balai berada di angka 0,49 persen atau lebih kurang 1.000 penduduk kita masih mengalami keterbatasan dalam mengakses berbagai kebutuhan dasar.
Terkait Stunting, kita tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat penurunan prevalensi stunting tertinggi di sumatera utara, yang saat ini sukses kita tekan hingga ke angka 4,5 persen. Tidak hanya itu, optimisme kita juga diperkuat oleh keberhasilan kita dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) hingga mencapai angka 3,80 persen pada tahun 2025 yang lalu. Meskipun kita harus jujur mengakui, serapan tenaga kerja tersebut sebagian besar masih didominasi oleh sektor informal dan berpenghasilan rendah.
Untuk itu, Wakil Wali Kota berharap dalam penanganan penanggulangan kemiskinan tidak bisa diselesaikan oleh satu OPD atau instansi saja, semua harus terlibat dan kerja sama. Melalui Rakor ini kita ingin menyelaraskan program yang ada di tiap OPD, setiap OPD bagaimana konsen dibidangnya dan disinergikan dengan OPD dan Instansi terkalit, misalnya program Ketahanan Pangan di dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan, begitu juga program Bedah Rumah yang menjadi salah satu indikator penanggulangan kemiskinan, sama halnya di sektor Pendidikan saya berharap Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan sinergi dalam peningkatan dunia pendidikan.
Indikator lainnya juga dalam bidang Kesehatan agar dilaksanakan tindakan preventif dan penanganan layanan kesehatan, Disdagper dan Disnakerkopumkm dalam program peningkatan perekonomian dan kesejahteraan dalam penurunan tingkat pengangguran serta terakhir bagaimana akhirnya masyarakat merasa nyaman dan aman dari semua apa yang kita kerjakan, tambahnya.
Terakhir, Wakil Wali Kota menegaskan bahwa rakor ini adalah bagian dari tanggungjawab kita sebagai penyelenggara negara, Saya mengajak kita semua yang hadir disini untuk berkolaborasi sehingga Visi Tanjung Balai EMAS yang akhir muaranya adalah Sejahtera benar benar dirasakan masyarakat Tanjung Balai, pungkasnya.
Dalam kesempatan tersebut juga dibahas sembilan dimensi intervensi, meliputi bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, ekonomi, sosial, dan kewilayahan. Melalui sinergi lintas sektor dan perencanaan berbasis data, Pemerintah Kota Tanjung Balai optimistis upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rakor ini menghadirkan Narasumber dari Bapperida Provsu Yanti Siska Oktavia, Dr. Eriadi sebagai tenaga ahli , Kepala BPS Tanjung Balai Nizaruddin dan Kadis Sosial Zul Abdiman yang dipandu oleh moderator Asisten Administrasi dan Umum Hamdani didampingi Kepala Bapperida Mariani. (Tfq)
