(Tanggapa Pertama wacana Pemekaran Propinsi Aslab)
Analis Sosial Politik
Oleh :Irwansyah Nasution.
Sebagian Warga Batu Bara dan Aslab sedikit kaget adanya Inisiasi pertemuan antara beberapa tokoh yang di pasilitasi Bupati Batu Bara Baharudin Siagian pada pada tanggal 13 April di Aula kantor Bupati Batu Bara.untuk mewacanakan pemekaran propinsi Sumatera Utara menjadi propinsi Aslab terdiri dari Kabupaten Batu Bara,Asahan,Tanjung Balai,Labura,Labuhan Barusan labusel)
Walau gagasan tersebut bukan hal baru tapi setidaknya patut di pertanyakan mengapa inisiasi ini akhirnya di wujudkan di kantor Bupati Batu Bara ?
Apakah kajiannya sudah matang sesuai semangat PP 78 tahun 2007 itu,atau sekedar wacana mencari perhatian pemerintah pusat lebih serius melihat berbagai persoalan pembangunan di enam daerah tersebut .
Sesungguhnya pemekaran wilayah bukan sekadar idiom soal menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Gagasan pembentukan Propinsi Aslab sebagai provinsi baru berangkat dari kesadaran bahwa wilayah pesisir timur Aslab Sumatera Utara memiliki karakter ekonomi, sosial, dan geografis yang berbeda dibanding kawasan lain di provinsi induknya.
Secara historis, wilayah Aslab pernah memiliki identitas administratif tersendiri pada masa kolonial, dikenal sebagai Keresidenan pesisir Sumatera Timur di masing masing wilayah Kawasan Asalab
Dalam perkembangannya sebagian pusat pelabuhan dan pusat perkebunan serta perdagangan, dengan kota-kotanya Lima Puluh,Kisaran,Tanjung Balai dan Rantau Perapat sebagai motor ekonomi. Hingga kini.
Daerah tersebut tetap menjadi sebahagian tulang punggung ekonomi Sumatera Utara, ditopang oleh sektor industri, pelabuhan, dan akses logistik yang relatif lebih maju.
Namun, justru karena peran strategis itu, muncul persoalan klasik:
Ketimpangan pembangunan dan beban administrasi yang terlalu besar dalam mengelola wilayah yang luas dengan kebutuhan yang sangat beragam dari kawasan pesisir industri. Akibatnya, pelayanan publik sering tidak optimal dan pembangunan tidak merata.
Narasi urgensi pemekaran propinsi Aslab harusnya muncul sebagai tantangan sekaligus jawaban sebagai pertimbangan utama.
Misal, efektivitas pemerintahan dengan ide provinsi baru,menjawab rentang kendali birokrasi menjadi lebih pendek hingga kebijakan bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Hal lain percepatan pembangunan ekonomi wilayah Aslab yang memiliki potensi besar seperti pelabuhan internasional, kawasan industri, dan jalur perdagangan Selat Malaka—dikembangkan lebih fokus tanpa harus bersaing dalam prioritas anggaran dengan wilayah lain.
Wacana Pemekaran Aslab meskinya membuka peluang investasi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas infrastruktur. penguatan identitas regional. Masyarakat Aslab yang memiliki sejarah, budaya, dan dinamika sosial yang khas, menjadi dasar penguatan kohesi sosial dalam kerangka otonomi daerah.
Lalu Apakah wacana Pemekaran Aslab tidak menimbulkan konsekuensi beban Beaya baru bagi rencana pemekaran Aslab bagi pemerintahan induk Sumatera Utara ? misal kebutuhan anggaran awal yang tinggi, risiko pembengkakan birokrasi, serta potensi konflik kepentingan elit lokal.
Tanpa perencanaan matang dan komitmen tata kelola yang baik, pemekaran justru bisa menciptakan masalah baru.
Karena itu, narasi urgensi Aslab seharusnya tidak berhenti pada semangat pemisahan wilayah, tetapi dilanjutkan dengan kajian mendalam, kesiapan fiskal, serta jaminan bahwa tujuan utamanya benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar kepentingan politik jangka pendek.
Pada akhirnya, pemekaran hanyalah alat yang menentukan keberhasilannya
Atau justru menambah beban baru dalam tata kelola pemerintahan daerah apalagi landasan kemauan politik masyarakat sebaiknya di kelola dengan baik agar tidak menjadi konflik kepentingan sesaat.
Penulis Dir LKPI(Lembaga Komunikasi Pembangunan Indonesia)
