PONTIANAK — “Market-driven economy” yang sudah puluhan tahun jadi arus utama di Indonesia dituding sebagai penyebab terjadinya ketimpangan pembangunan dan ketergantungan ekonomi nasional pada pasar global.
Ketimpangan pembangunan dan produktivitas yang rendah ini menjadi salah satu fokus perhatian Prabowo Subianto sejak lama, dan menjadi tema penting dalam buku “Paradoks Pembangunan” yang ditulisnya tahun 2017.
Karena itu, setelah berkuasa, Prabowo berusaha untuk mengimbangi atau setidaknya menutup kekurangan pendekatan “market-dirven economy” dengan menerapkan pendekatan “state-driven economy”. Mulai dari kebijakan hilirisasi dan kontrol ekspor komoditas, sampai intervensi negara pada berbagai sektor ekonomi yang bersentuhan langsung dengan rakyat, seperti pendidikan, jaminan gizi yang cukup bagi generasi muda, serta praktik perekonomian di tingkat desa dan kelurahan.
Hal-hal di atas disampaikan Direktur Geopolitik GREAT Institute Dr. Teguh Santosa ketika berbicara dalam “Magang Komunikasi Pembangunan” yang diselenggarakan Nexus Digital Strategy di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu, 6 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti puluhan content creator muda Kalimantan Barat.
“Praktik ekonomi yang dikendalikan pasar untuk efisiensi, inovasi, dan menarik investasi. Tapi market tidak selalu mau masuk ke hulu, sektor pangan, energi, hilirisasi mineral, atau bangun konektivitas 3TP (terdepan, tertinggal, terbelakang, dan perbatasan),” ujar Teguh.
Teguh menambahkan, istilah lain yang dapat digunakan untuk pendekatan “state-driven economy” versi Prabowo adalah “strategic state intervention”. Dalam praktiknya, negara masuk sebagai “first investor” dan “risk taker” di sektor yang dianggap market tidak menarik. Tujuannya adalah untuk membangun fondasi industri, ketahanan pangan, energi, dan logistik.
Dari kacamata geopolitik, dosen Hubungan Internasional di Universitas Islam Negerir (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengatakan, pendekatan “state-driven economy” adalah alat tawar Indonesia kepada great powers. Indonesia ingin tampil sebagai negara dengan kemampuan ekonomi yang memadai sehingga dapat ikut menentukan agenda-agenda besar politik global.
“Ini bukan situasi di mana negara berhadap-hadapan dengan pasar. Tapi negara yang cerdas dan pasar yang sehat adalah formula bagi Indonesia untuk memiliki daya tahan yang memadai,” demikian Teguh.
(red)
