JAKARTA — Presiden H. Prabowo Subianto mengumumkan tidak ada kenaikan Pajak Penambahan Nilai (PPN) Sesuai Amanat UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan UU 7/2021.
Hal itu di umumkan ketika Presiden Prabowo menghadiri rapat penutupan Kas APBN 2024 dan launching Core Tax di Kementerian Keuangan, Selasa (31/12/24).
Prabowo mengumumkan, seluruh barang dan jasa yang selama ini menikmati bebas PPN – Tetap Bebas PPN (atau PPN 0%) – sesuai PP 49/2022.
Seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan PPN 11% – tidak mengalami Perubahan PPN yang dibayar yang artinya tidak ada kenaikan PPN dan tetap membayar PPN 11%.
Presiden menjelaskan, adapun yang mengalami kenaikan adalah Barang mewah yang dikenakan PPN 12%, barang yang saat ini dikenakan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) yang diatur dalam PMK 15/2023 dan PMK 42/2022 – seperti : Pesawat pribadi, Kapal Pesiar , Yacht, Rumah/apartemen/kondominiun mewah dengan harga diatas Rp.30 milyar; kendaraan bermotor mewah.
Sementara seluruh paket STIMULUS untuk masyarakat dan insentif perpajakan yang diumumkan Menko Perekonomian tanggal 16 Desember 2024 Tetap berlaku, yaitu : Bantuan beras 10 kg per bulan Januari-Februari 2025, bagi 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP). Pelanggan listrik dengan daya 2200 VA atau lebih rendah, diberikan diskon listrik sebesar 50% selama Januari-Februari 2025. PPh final 0,5% dari omzet dan UMKM dengan omset di bawah Rp500juta/tahun dibebaskan PPh. PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan gaji sampai dengan Rp10 juta/bulan.
Kemudian Pembiayaan industri padat karya untuk revitalisasi mesin dengan subsidi bunga 5%. Bantuan sebesar 50% Jaminan kecelakaan kerja pada sektor padat karya selama 6 bulan. Kemudahan mengakses Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Insentif kendaraan mobil listrik dan pembelian rumah.
Menurut Presiden Prabowo, Pajak dan APBN adalah instrumen untuk mewujudkan keadilan dan gotong royong, menjaga masyarakat dan perekonomian dan harus berpihak pada rakyat.
Ham
