MANOKWARI — Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, melantik dua pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Selasa (5/5/2026).
Di tengah sorotan terhadap kinerja birokrasi daerah, ia menegaskan bahwa jabatan tidak boleh dipandang sebagai formalitas semata.
Dua pejabat yang dilantik yakni Jafar Werfete sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat serta dr. Ria Maria Come sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Papua Barat.
Dalam sambutannya, Dominggus secara terbuka mengingatkan bahwa jabatan yang diberikan adalah amanah publik yang menuntut tanggung jawab nyata, bukan sekadar simbol struktural dalam birokrasi.
“Jabatan ini bukan seremonial.
Ini kepercayaan yang harus dijawab dengan kerja dan hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan yang telah berlangsung beberapa waktu. Namun, kekosongan tersebut sekaligus menyoroti tantangan konsistensi dan keberlanjutan kinerja organisasi perangkat daerah.
Dominggus menyebut proses seleksi telah dilakukan secara terbuka dan berbasis merit. Meski demikian, efektivitas sistem tersebut tetap akan diuji pada capaian kinerja para pejabat yang dilantik.
“Prosesnya objektif dan transparan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana saudara membuktikannya melalui kinerja,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa tanggung jawab pejabat tidak berhenti pada aspek administratif, melainkan menyangkut pengelolaan anggaran, sumber daya aparatur, hingga implementasi program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Tiga program prioritas daerah—Papua Barat Sehat, Papua Barat Cerdas, dan Papua Barat Produktif—kembali ditegaskan sebagai tolok ukur kinerja.
Program ini dinilai krusial di tengah tuntutan peningkatan layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dominggus secara khusus mengingatkan agar jabatan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, sebuah peringatan yang mencerminkan masih adanya potensi penyimpangan dalam praktik birokrasi.
“Gunakan jabatan untuk mengabdi. Perkuat koordinasi, jaga integritas, dan tunjukkan disiplin sebagai ASN,” tegasnya.
Pelantikan ini diharapkan tidak hanya mengisi kekosongan struktural, tetapi juga menjawab tantangan peningkatan kinerja birokrasi dalam mewujudkan Papua Barat yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Penulis : Amatus Rahakbauw, K
