BATU BARA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia terus bergulir di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Senin, (27/07/2026).
Warga Asal Desa Kampung Lalang, Kecamatan Tanjung Tiram, Adnan, menilai pelaksanaan program MBG yang dijadwalkan mulai beroperasi pada Agustus mendatang di desanya dekat terminal diduga tidak berjalan secara terbuka, khususnya dalam proses rekrutmen relawan.
Adnan menduga, kesempatan tersebut tidak tersosialisasi secara luas kepada masyarakat setempat sehingga memunculkan kesan adanya monopoli dalam perekrutan.
Menurut Adnan, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Batu Bara terhadap pelaksanaan program dilapangan sehingga tidak mengutamakan warga setempat.
Padahal, sebagai program strategis nasional, MBG seharusnya dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta memberikan ruang yang sama bagi masyarakat untuk berpartisipasi.
“Kami menduga ada monopoli dalam rekrutmen relawan MBG sehingga informasi perekrutan tidak tersampaikan secara luas kepada putra-putri sebagai warga setempat,” sebut Adnan.
“Jika benar demikian, tentu hal ini bertentangan dengan semangat pemerataan kesempatan kerja yang menjadi tujuan program pemerintah,” sambungnya.
Dilanjutkan, dirinya juga menyinggung pentingnya pelaksanaan ketentuan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Menurutnya, setiap proses perekrutan tenaga kerja maupun relawan yang berkaitan dengan program pemerintah harus mengedepankan asas keterbukaan, keadilan, dan kesempatan yang setara.
“Pemerintah pusat memiliki cita-cita besar meningkatkan kualitas gizi generasi muda sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Namun apabila dugaan ini benar terjadi, semangat tersebut berpotensi tidak tercapai di SPPG-MBG Desa Kampung Lalang,” sebutnya.
Adnan meminta pengelola dapur MBG di Desa Kampung Lalang membuka proses rekrutmen secara transparan dengan mengutamakan warga yang berdomisili di sekitar lokasi melalui mekanisme yang jelas dan dapat diakses masyarakat.
Adnan juga berharap, Satgas MBG Kabupaten Batu Bara segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perekrutan relawan agar manfaat program Presiden Republik Indonesia benar-benar dirasakan masyarakat lokal, bukan hanya sebatas pelaksanaan program tanpa pemerataan kesempatan.
Berdasarkan observasi awak media, sejumlah warga yang tinggal sekitar 100 meter dari lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengaku tidak pernah memperoleh informasi mengenai pembukaan rekrutmen relawan.
Bahkan, warga lain berinisial AS mengaku sempat terlibat adu argumen dengan seseorang yang diduga sebagai pengurus MBG berinisial PDA terkait proses perekrutan tersebut.
“Kemarin sempat juga ribut masalah relawan MBG. Katanya dia yang mencari relawan, tapi sampai sekarang aku masih mencari dia,” ungkap AS.
Saat awak media mendatangi lokasi SPPG untuk melakukan konfirmasi, tidak ditemukan seorang pun yang berada di tempat, mungkin karena hari libur.
Selain itu, di lokasi juga belum terlihat papan informasi yang memuat identitas yayasan atau pengelola SPPG sebagaimana lazim ditemukan pada pelaksanaan program serupa di daerah lain.
Untuk menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan, awak media berencana kembali melakukan konfirmasi pada hari kerja kepada pengelola SPPG serta meminta penjelasan dari instansi pemerintah terkait termasuk dinas yang membidangi ketenagakerjaan dan pihak Satgas MBG Kabupaten Batu Bara mengenai mekanisme rekrutmen relawan tersebut.
(Tim/TempoTimur)
