JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyesalkan adanya dugaan tindakan tidak terpuji yang dilakukan sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian PU dalam proses pembangunan program Sekolah Rakyat.
Persoalan internal tersebut disebut berdampak terhadap lambatnya progres pembangunan proyek prioritas pemerintah.
Dalam media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/5/2026), Dody mengungkapkan progres pembangunan Sekolah Rakyat hingga 20 Mei 2026 baru mencapai sekitar 58–59 persen.
Padahal, proyek tersebut ditargetkan sudah dapat digunakan saat tahun ajaran baru pada Juli 2026.
“Sayangnya, teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal pembangunan Sekolah Rakyat sehingga proyek ini, boleh saya bilang, menjadi setengah mangkrak.
Saya sudah mengingatkan sejak awal tahun, tetapi tidak pernah dihiraukan,” ujar Dody.
Menurut Dody, berbagai kendala teknis dalam pembangunan seharusnya sudah dapat diselesaikan sejak Januari hingga Februari 2026.
Namun, keterlambatan dalam penanganannya membuat progres pembangunan tertinggal dari target yang ditetapkan.
Akibat keterlambatan tersebut, Dody mengaku telah mengambil langkah tegas dengan mencopot sejumlah pejabat di lingkungan kementeriannya.
“Sedih, tetapi bagaimana lagi. Ini adalah kementerian yang dipercayakan Presiden kepada saya. Saya yakin, dari 38.600 ASN di Kementerian PU, masih banyak yang mau bekerja dengan baik dan benar,” katanya.
Ia juga mengungkapkan masih terdapat kontrak pembangunan yang jadwal penyelesaiannya melampaui target masuk tahun ajaran baru. Sementara Presiden Prabowo Subianto menginginkan Sekolah Rakyat sudah siap digunakan pada Juni 2026.
Selain itu, beberapa daerah tercatat memiliki progres pembangunan terendah, antara lain Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes.
Meski demikian, Dody tetap optimistis sebanyak 88 unit Sekolah Rakyat dapat diselesaikan pada Juni 2026.
“Saya menyampaikan fakta dan data sesuai kondisi yang terjadi. Saya sebagai Menteri Pekerjaan Umum tidak akan menutup-nutupi apa pun,” ujarnya.
Di tengah persoalan internal tersebut, Dody menegaskan berbagai program prioritas pemerintah tetap harus berjalan secara maksimal, termasuk program bidang sumber daya air yang mendukung target swasembada pangan nasional tahun 2026.
“Program prioritas pemerintah, khususnya di bidang sumber daya air untuk mendukung swasembada pangan 2026, tetap wajib dan harus terlaksana secara maksimal,” jelasnya.
Ia menambahkan pembangunan infrastruktur harus dilaksanakan secara efektif dan efisien agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat serta memiliki daya tahan yang lebih baik dalam jangka panjang.
Penulis : Amartus Rahakbau K
