Jakarta — Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, meminta seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas yang beroperasi di wilayah Papua Barat untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal, terutama orang asli Papua.
Permintaan ini disampaikan Lakotani usai menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) di Jakarta, pada Kamis (10/7/2025).
Menurutnya, KKKS seharusnya sejak awal menginformasikan kebutuhan spesifik tenaga kerja kepada pemerintah daerah sebelum memulai kegiatan eksplorasi migas. Hal ini penting agar pemerintah dapat mempersiapkan SDM lokal yang sesuai dengan kebutuhan industri migas.
“Supaya pemerintah daerah menyiapkan tenaga kerja sesuai dengan apa yang mereka butuhkan,” ujar Lakotani.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyediakan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi orang asli Papua di sektor industri migas, yang berlokasi di Kabupaten Teluk Bintuni.
Fasilitas tersebut dibangun dengan sistem asrama sebagai bentuk komitmen peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM lokal agar menjadi tenaga kerja yang kompeten, berdaya saing, dan profesional.
“Tahun 2026, pabrik blue ammonia akan dibangun di Teluk Bintuni. Kami harapkan perusahaan mengutamakan tenaga kerja lokal,” tambahnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Papua Barat, Sani Irianti Werimon, menjelaskan bahwa asrama pusat pengembangan SDM migas telah dibangun sejak tahun 2019. Tujuannya untuk mendukung program pendidikan vokasi dalam mencetak tenaga kerja terampil.
“Asrama dua lantai dengan 79 kamar ini selesai dibangun pada tahun 2024 dan baru diresmikan pada tahun ini,” kata Irianti.
Penulis : Amatus.Rahakbauw.K
