MANOKWARI — Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan yang inklusif dan responsif gender melalui Rapat Koordinasi Pembangunan Kesetaraan Gender (PKG) Provinsi Papua Barat Tahun 2026 yang digelar di Vitta Niu Hotel Manokwari, Senin (13/7/2026).
Rapat koordinasi dibuka langsung oleh Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, yang menegaskan bahwa pengarusutamaan gender merupakan tanggung jawab seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), bukan hanya satu instansi tertentu.
“Kesetaraan gender bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi merupakan komitmen bersama seluruh organisasi perangkat daerah,” kata Dominggus saat membuka kegiatan.
Menurut Dominggus, pembangunan kesetaraan gender telah menjadi bagian penting dalam arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Kebijakan tersebut juga telah diintegrasikan ke dalam RPJMD Papua Barat 2025–2029 guna mewujudkan Papua Barat yang aman, sejahtera, bermartabat, dan mandiri.
Ia mengungkapkan, komitmen pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil yang positif. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Papua Barat pada 2025 tercatat mencapai 82,87, melampaui target 82,76, dan ditargetkan meningkat menjadi 83,26 pada 2026.
Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Papua Barat juga mengalami penurunan dari 0,558 pada 2024 menjadi 0,535 pada 2025. Angka tersebut lebih baik dibandingkan target RPJMD sebesar 0,545.
“Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi mulai memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan dan laki-laki secara lebih setara,” ujarnya.
Dominggus menegaskan, pembangunan yang responsif gender bertujuan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya untuk berpartisipasi serta memperoleh manfaat dari pembangunan.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah mengintegrasikan perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi program.
“Jadikan data sebagai dasar penyusunan kebijakan, perkuat kolaborasi lintas sektor, dan pastikan seluruh program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan inklusif,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut juga diharapkan dapat mempercepat penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kesetaraan Gender di tingkat provinsi maupun kabupaten, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan Papua Barat yang inklusif dan berkeadilan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat, Prof. Charlie D. Heatubun, mengatakan kesetaraan gender merupakan salah satu program strategis dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan.
“Tujuan rapat koordinasi ini adalah memberikan pemahaman mengenai pembangunan kesetaraan gender sekaligus memperkuat implementasinya demi terwujudnya keadilan dalam masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Keluarga, Pengasuhan, Perempuan, dan Anak Kementerian PPN/Bappenas, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretaris Daerah Papua Barat, para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, kepala Bappeda kabupaten se-Papua Barat, serta peserta yang mengikuti rapat secara luring maupun daring.
Penulis : Amatus Rahakbauw, K
