BATU BARA — Penasehat Aliansi Kontrol Sosial Kabupaten Batu Bara, Made meminta Cabang Dinas Pendidikan (Cabdisdik) Wilayah V Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk membongkar dugaan kejanggalan realisasi Dana BOS di SMA Swasta YPK Kedaisianam Kabupaten Batu Bara. Sabtu, (18/04/2026).
“Ada kejanggalan serius dalam isu yang beredar di tengah masyarakat terkait SMA Swasta YPK yang diduga tidak bersedia melunasi sejumlah item kepada salah seorang sales ATK,” kata Made di salah satu Cafe Lintas Medan.
“Jika benar terjadi, kondisi ini patut diduga mengarah pada permainan berbau korupsi yang terjadi akibat lemahnya pengawasan dari dinas terkait,” sambungnya.
Made menambahkan, Situasi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena menyangkut integritas lembaga pendidikan dan kepercayaan publik yang kini mulai dipertaruhkan.
“Jangan sampai sekolah SMA swasta menjadi ajang bisnis semata yang hanya mementingkan diri sendiri atau sekelompok orang saja dengan dalih yayasan tapi dimiliki oleh keluarga tanpa memikirkan integritas sekolah,” sebut Made.
Bahkan, Made menuturkan, Cabdisdik Wilayah V tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah polemik ini.
Polemik seperti ini segera diberikan sentuhan dengan melakukan investigatif menyeluruh agar publik menilai bahwa seluruh wali murid layak menitipkan anaknya di sekolah swasta tersebut.
Selain itu, Made mewakili masyarakat meminta Kepala Sekolah (Kepsek) baru dinonaktifkan yang diduga memiliki hubungan kuat bersama kepsek yang lama.
Bahkan, Polres Batu Bara dan Kejari Batu Bara diminta untuk mengusut tuntas pemain-pemain DANA BOS yang diduga handal di SMA Swasta YPK Kabupaten Batu Bara.
(tim)
