PURUK CAHU, tempotimur.com – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Murung Raya, Bebie, S.Sos., SP., S.H, M.M., M.AP, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dalam menjaga budaya, lingkungan, serta melestarikan tradisi di Bumi Tana Malai Tolung Lingu.
Menurut Bebie, budaya dan lingkungan merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan daerah. Jika keduanya dijaga bersama, Murung Raya diyakini mampu tumbuh sebagai daerah yang berdaya saing dan berkeadilan lintas generasi.
Ia menegaskan, upaya pelestarian tidak dapat bertumpu pada satu pihak saja. Pemerintah daerah, DPRD, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, pendidik, pelaku usaha, hingga masyarakat desa perlu bersinergi dalam satu gerak langkah.
“Budaya hidup karena dipraktikkan, bukan sekadar disimpan dalam arsip. Alam lestari karena dirawat setiap hari, bukan diabaikan,” ujar Bebie, jumat (17/4/2026).
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak memastikan kebijakan berpihak pada pelestarian, anggaran dialokasikan secara tepat, serta partisipasi masyarakat terus diperkuat. Tanpa gotong royong, upaya pelestarian hanya akan menjadi wacana.
Bebie juga menawarkan tiga langkah konkret. Pertama, menghidupkan kembali sanggar budaya serta memperkuat muatan lokal di sekolah, agar nilai-nilai seperti tutur lisan, tari, musik, dan ritual adat dapat diwariskan kepada generasi muda.
Kedua, menetapkan kawasan lindung berbasis kearifan lokal dengan melibatkan damang, mantir adat, serta komunitas penjaga hutan, sungai, dan sumber mata air.
Ketiga, mengintegrasikan agenda budaya dengan ekowisata dalam kalender pariwisata daerah, sehingga pelestarian budaya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya seniman, pelaku UMKM, dan desa penyangga.
Dari sisi fungsi pengawasan dan penganggaran, Bebie menegaskan komitmennya untuk mengawal kebijakan yang berpihak pada pelestarian budaya dan lingkungan.
Ia menekankan pentingnya indikator keberhasilan yang terukur, seperti peningkatan kegiatan budaya berbasis komunitas, luas tutupan hutan yang terjaga, serta penurunan titik kebakaran hutan dan lahan di wilayah rawan.
“Data menjadi kompas dalam setiap kebijakan. Dengan data yang akurat, setiap rupiah dari APBD dapat memberikan dampak nyata bagi kelestarian,” tegasnya.
Ia menambahkan, kolaborasi yang dibangun harus berkelanjutan, terstruktur, dan terukur, bukan sekadar seremoni. Ketika pemerintah menghadirkan regulasi, legislatif mengawal anggaran, lembaga adat menjaga nilai-nilai budaya, dan masyarakat berperan aktif, maka Murung Raya akan tetap lestari secara ekologis dan kaya secara kultural.
“Pembangunan sejati adalah yang tumbuh dari akar tradisi dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya. (hsd).
