Jakarta — Pemerintah Provinsi Papua Barat menjajaki penguatan kerja sama internasional dengan Pemerintah Inggris dalam bidang lingkungan hidup, energi, pendidikan, riset, dan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan antara Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si, dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey CVO, OBE, pada Selasa (3/2/2026).
Pertemuan yang berlangsung pukul 13.00 WIB di kediaman resmi Duta Besar Inggris di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, dihadiri pula oleh sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Barat.
Salah satu agenda utama pertemuan tersebut adalah pembahasan rencana penyelenggaraan dua agenda internasional di Manokwari, yakni 12th International Flora Malesiana Symposium dan International Nature-Based Climate Solutions Conference yang dijadwalkan berlangsung pada 9–14 Februari 2026.
Selain itu, pertemuan ini juga membuka ruang dialog terkait peluang kerja sama bilateral dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Papua Barat.
Hubungan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kedutaan Besar Inggris telah terjalin sejak masa jabatan pertama Gubernur Dominggus Mandacan periode 2017–2022.
Salah satu tonggak penting kerja sama tersebut adalah lahirnya Deklarasi Manokwari, yang menegaskan komitmen Papua Barat dalam menjaga hutan dan lingkungan sebagai kontribusi terhadap upaya global menghadapi perubahan iklim.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas perkembangan implementasi Deklarasi Manokwari, termasuk capaian yang telah diraih, tantangan yang dihadapi, serta peluang dukungan Pemerintah Inggris melalui kementerian terkait.
Pihak Kedutaan Besar Inggris menyampaikan bahwa saat ini tengah berlangsung diskusi awal dengan Kementerian Kehutanan terkait program pendataan dan registrasi hutan adat di sejumlah wilayah Papua.
Menanggapi hal itu, Gubernur Dominggus Mandacan menjelaskan bahwa komitmen Deklarasi Manokwari telah diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret daerah.
Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengacu pada RTRW nasional serta mengakomodasi RTRW kabupaten/kota. Dalam RTRW tersebut, Papua Barat menetapkan 70 persen kawasan hutan untuk dilindungi dan 50 persen wilayah laut untuk dijaga, dengan prinsip pemanfaatan yang berkelanjutan.
Gubernur juga menegaskan bahwa Papua Barat memiliki dasar hukum yang kuat melalui Otonomi Khusus, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 106 serta 23 Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), di antaranya yang mengatur tentang hutan adat. Regulasi turunan telah disiapkan dan saat ini memasuki tahap implementasi.
Pada kesempatan itu, Gubernur Dominggus Mandacan secara langsung mengundang Duta Besar Inggris untuk menghadiri konferensi internasional di Manokwari. Undangan tersebut disambut positif oleh Dubes Inggris yang menyampaikan apresiasi atas komitmen Papua Barat dalam isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Di sela pertemuan, Dubes Inggris juga menanyakan prioritas pembangunan Papua Barat, khususnya terkait upaya penyelarasan agenda Deklarasi Manokwari dengan kebijakan pemerintah pusat.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut., M.Si, menjelaskan bahwa Papua Barat mendorong pendekatan pembangunan berbasis lanskap Ridge to Reef.
Pendekatan ini bertujuan agar program pembangunan nasional, seperti ketahanan pangan dan energi, tetap sejalan dengan perlindungan keanekaragaman hayati serta penguatan hak-hak masyarakat adat. Salah satu contoh implementasinya adalah pengembangan Kampung Wisata Kwau sebagai proyek percontohan.
Dalam bidang riset dan inovasi, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga telah menjalin kerja sama dengan Royal Botanic Gardens dalam pemetaan dan penetapan kawasan tumbuhan penting. Kerja sama tersebut menjadi dasar dalam penyusunan tata ruang daerah, khususnya dalam menentukan kawasan lindung dan kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.
“Kawasan lindung tersebut memiliki kekayaan tumbuhan endemik serta flora dan fauna bernilai penting yang wajib dilestarikan, sekaligus menyimpan potensi peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha berkelanjutan,” ujar Kepala BRIDA Papua Barat.
Dalam dialog tersebut, Dubes Inggris juga menyinggung peran British Petroleum (BP) di Papua Barat. Gubernur Dominggus Mandacan menjelaskan bahwa kehadiran BP telah melalui proses panjang dengan melibatkan masyarakat adat, hingga kini beroperasi dan memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah.
Gubernur secara khusus meminta dukungan Pemerintah Inggris terkait realisasi participating interest (PI) 10 persen yang diharapkan dapat dibayarkan pada triwulan pertama 2026. Dana tersebut dinilai penting untuk mendukung pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah terdampak industri migas.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pembentukan BUMD serta kerja sama penjualan gas dengan BP Tangguh, guna memperkuat kemandirian fiskal daerah dan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
“Kami berharap pemberdayaan masyarakat lokal terus ditingkatkan, terutama melalui pelatihan dan kursus keterampilan, agar tenaga kerja Papua semakin siap dan ketergantungan pada tenaga kerja dari luar dapat dikurangi,” kata Gubernur.
Menutup pertemuan, Dubes Inggris menyampaikan tawaran program beasiswa ke Inggris bagi mahasiswa Papua. Tahun 2026 menjadi momentum awal dengan adanya aplikasi mahasiswa asal Papua untuk melanjutkan studi di Inggris.
“Ini pertama kalinya ada orang asli Papua yang mengajukan aplikasi beasiswa ke Inggris. Kami berharap ke depan semakin banyak mahasiswa dari Papua Barat yang melanjutkan studi ke universitas-universitas di Inggris,” ujar Dominic Jermey.
Gubernur Dominggus Mandacan menyambut positif tawaran tersebut dan berharap dapat menyiapkan generasi muda Papua Barat agar mampu memanfaatkan peluang pendidikan internasional dan kembali mengabdi di daerah.
Adapun pimpinan OPD yang turut mendampingi Gubernur dalam pertemuan tersebut antara lain Kepala BRIDA Papua Barat, Inspektur Papua Barat, Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik, Kepala Dinas PM dan PTSP, serta Kepala Badan Penghubung Daerah Papua Barat.
Penulis : Amatus Rahakbauw, K
