MANOKWARI — Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan memimpin rapat evaluasi program Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Papua Barat di salah satu hotel di Manokwari, Jumat (10/7/2026).
Rapat tersebut membahas pelaksanaan tiga program prioritas Pemerintah Provinsi Papua Barat, yakni Papua Barat Sehat (PBS), Papua Barat Cerdas (PBC), dan Papua Barat Produktif (PBP). Selain itu, rapat juga mengevaluasi capaian kinerja semester pertama tahun 2026 serta progres pengadaan barang dan jasa melalui paket penunjukan langsung maupun lelang umum.
Gubernur Dominggus Mandacan mengatakan pembahasan Papua Barat Produktif difokuskan pada pendataan paket-paket penunjukan langsung yang akan dialokasikan bagi Orang Asli Papua (OAP) di seluruh OPD.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah diminta segera menginput data paket pekerjaan ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) agar pemerintah memperoleh data pasti mengenai jumlah paket dan nilai anggarannya.
“Setelah semuanya diinput dalam aplikasi SIRUP, barulah diketahui berapa jumlah paket dan berapa total anggarannya,” kata Dominggus kepada wartawan usai rapat di Mansinam Beach Hotel.
Ia menjelaskan, setelah seluruh data terkumpul, Pemerintah Provinsi Papua Barat akan menggelar rapat bersama Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor Orang Asli Papua (PAL-KOAP) untuk membahas mekanisme pelaksanaan paket-paket tersebut.
“Saat rapat tadi masih dilakukan proses input karena ada beberapa tambahan. Kami targetkan malam ini selesai sehingga bisa diketahui jumlah total paket yang tersedia,” ujarnya.
Selain membahas sektor pengadaan, rapat juga mengevaluasi implementasi Program Papua Barat Sehat. Dominggus mengatakan Dinas Kesehatan Papua Barat saat ini sedang menyiapkan sistem dan mekanisme penyaluran program agar dapat segera dijalankan secara transparan.
Informasi mengenai mekanisme pelaksanaan program tersebut nantinya akan diumumkan kepada masyarakat melalui media massa maupun media sosial.
Dominggus menjelaskan Program Papua Barat Sehat diprioritaskan untuk membiayai pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua. Sementara masyarakat non-OAP akan tetap memperoleh jaminan layanan melalui BPJS Kesehatan.
“Untuk masyarakat non-OAP pembiayaannya melalui BPJS Kesehatan. Sedangkan pelayanan yang belum ditanggung BPJS akan dibiayai melalui Program Papua Barat Sehat,” katanya.
Melalui rapat evaluasi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap seluruh program prioritas dapat berjalan sesuai target, baik dalam peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelibatan kontraktor Orang Asli Papua.
Penulis : Amatus Rahakbauw, K
