Manokwari — Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, ST., M.Si., melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat bersama rombongan. Kunjungan ini bertujuan untuk belajar, mengadopsi, dan berkolaborasi terkait model pembangunan berkelanjutan yang telah dikembangkan di Papua Barat, serta menyusun regulasi yang sesuai untuk diterapkan di daerahnya.
“Kami datang ke sini untuk belajar langsung bagaimana Papua Barat membangun dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Provinsi ini sudah bekerja sama dengan berbagai mitra dan memiliki regulasi lengkap terkait pembangunan berkelanjutan. Ini yang ingin kami pelajari dan adopsi,” kata Bupati saat ditemui awak media, Minggu siang (27/7/2025) WIT.
Bupati menjelaskan bahwa wilayah Pegunungan Bintang merupakan daerah dataran tinggi yang memiliki potensi ekologis strategis sebagai penyangga utama sumber-sumber air dan sungai besar di Tanah Papua. Oleh karena itu, pembangunan di wilayah tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan berbasis aturan yang kuat.
“Apa yang terjadi di atas akan berdampak ke bawah. Karena itu, sejak sekarang kami ingin menyiapkan regulasi dan kebijakan daerah yang berbasis konservasi dan pemberdayaan masyarakat adat,” jelasnya.
Bupati juga menegaskan pentingnya pengakuan terhadap satuan masyarakat adat di Pegunungan Bintang, yang disebut “Apio”, sebagai bagian dari peradaban lokal yang harus dihormati dan dilibatkan dalam proses pembangunan.
“Kalau di tempat lain mungkin disebut kerajaan atau komunitas adat. Kalau di kami itu ‘Apio’, pusat kehidupan masyarakat. Kami sudah membawa antropolog dari UNCEN dan perguruan tinggi lokal untuk menyusun dasar ilmiah perlindungan masyarakat adat ini,” terangnya.
Rombongan juga melibatkan ahli antropologi, demografi, dan perwakilan dari WWF. Ke depan, kerja sama dengan UNIPA dan mitra akademik lainnya akan dibangun untuk mendukung penyusunan regulasi perlindungan lingkungan dan masyarakat adat.
“Kami ingin kolaborasi ini benar-benar melahirkan regulasi yang operasional, yang bukan hanya indah di atas kertas, tapi bisa dijalankan dengan baik di lapangan,” ujarnya.
Bupati juga menyampaikan bahwa pemerintah daerahnya sudah memiliki Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang akan mendukung tindak lanjut teknis kerja sama ini. Ia berharap berbagai mitra, baik dari dalam maupun luar negeri seperti WWF dan UNDP, bisa terlibat langsung dalam proses ini.
“Kami ingin pembangunan berjalan, tapi tidak boleh mengorbankan hutan, keanekaragaman hayati, dan kehidupan satwa. Konsesi tambang misalnya, bisa menghancurkan semua itu jika tidak dikendalikan dari awal. Maka sejak dini, kita harus proteksi,” tegasnya.
Selain fokus pada regulasi lingkungan, Bupati Spei juga menegaskan bahwa pendidikan adalah prioritas utama di Pegunungan Bintang. Ia telah mendirikan universitas lokal di pedalaman, yang telah berjalan selama 4 tahun, dan kini sedang menyiapkan tenaga pengajar serta tenaga kesehatan.
“Kami sudah kirim 200 anak muda – 100 guru dan 100 perawat – yang kini mulai menyelesaikan studi mereka. Harapannya, mereka kembali dan memperkuat fondasi pendidikan serta layanan dasar di kampung-kampung,” jelasnya.
Bupati berharap kunjungan ini menjadi awal dari sinergi konkret antara Papua Barat dan Pegunungan Bintang, sehingga pembangunan di wilayah pegunungan bisa dilakukan dengan prinsip berkelanjutan, berkeadilan, dan berbasis masyarakat adat.
“Saya ingin meninggalkan warisan kebijakan, bukan kerusakan. Legasi saya sebagai Bupati harus berupa pembangunan yang menjamin masa depan anak cucu kita,” pungkasnya.
Penulis : Amatus.Rahakbauw.K
