BATU BARA, TEMPO TIMUR – DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna tentang pandangan 10 Fraksi terkait kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara tahun 2022, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Senin (03/04)
Rapat di hadiri Ketua DPRD Kabupten Batu Bara , sementara Bupati diwakilkan Asisten 1, turut dihadiri Sekretaris DPRD serta seluruh Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara.
Pada kesempatan tersebut 10 Anggota DPRD dari berbagai Fraksi menyampaikan pandangan nya tentang program kerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara pada tahun 2022 yang lalu.
Amirtan dari Fraksi PDI Perjuangan dalam penyampaian nya sangat Apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam pencapian indikator kinerja selama 1 tahun anggaran 2022. Banyak keberhasilan telah dicapai dan telah dirasakan masyarakat manfaatnya walaupun masih terdapat kelemahan dan kekurangan.
“Fraksi PDI Perjuangan berharap pencapaian terus ditingkatkan oleh seluruh jajaran Pemkab Batu Bara melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait aspek APBD pada Periode yang akan datang sehingga dapat menciptakan Pemerintah yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai perinsip tata kelola Pemerintah yang baik, “ungkap Amirtan.
Kemudian Fraksi Golkar, Rizky Aryetta Sst. Msi, menyampaikan, salah satu ruang lingkup LKPJ adalah hasil penyelenggraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah
Hasil penyelenggara urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud meliputi capaian pelaksanaan Program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan Pemerintah. Terang Rizky.
Penyampaian dilanjutkan dari Fraksi Gerindra, Andriyansyah menyampaiakan, tahun 2022 adalah tahun ke empat dari periodesisai Bupati Kabupaten Batu Bara tentunya pada tahun 2022 asumsi masyarakat bahwa pencapaian program dan agenda pembangunan periode 2018-2023 sudah bisa menggambarkan keberhasilan pembangunanan daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu evaluasi dari setiap tahapan -tahapan pembangunan.
Selanjutnya Chairul Bariah, SE, dari Fraksi PAN beraharap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus lebih aktif bergerak menggali sumber potensi PAD Kabupaten Batu Bara serta secara nyata mampu membangun komunikasi dan kordinasi yang baik didalam internal (OPD) sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan pembangunan daerah baik sisi pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur dan pembangunan diberbagai bidang.
Pada saat yang sama, Fraksi Demokrat dalam penyampaian nya, berkenaan laporan keterangan pertanggung jawaban LKPJ tahun anggaran 2022 yang disampaikan, Fraksi Demokrat juga menyoroti ekuitas dalam neraca yang disampaikan.
Ekuitasi dana Kabupaten Batu Bara masih di dominasi oleh aset tetap, perlu dilakukan peningkatan aset dan investasi jangka panjang sehingga Kabupaten Batu Bara memiliki ketahanan anggaran pembiayaan tidak serta merta harus bergantung pada anggaran belanja.
“Untuk itu Fraksi Demokrat mendorong Pemerintah untuk dapat merencanakan peningkatan investasi jangka panjang serta peningkatan nilai aset lancar. Jika diperlukan payung hukum lembaga legislatif akan mendukung terbentuknya peraturan yang bertujuan kemajuan Kabupaten Batu Bara, “kata Syahril Siahaan, SH.
Terkait Pendidikan Fraksi PKS Citra Muliadi Bangun, SE menyampaikan, tenaga Pendidik dan Kependidikan masih terjadi perlakuan berbeda, semisal tentang tunjangan lauk pauk yang hanya diberikan kepada tenaga Pendidik guru dilingkungan Dinas Pendidikan, padahal tenaga kependidikan operator keberadaan nya juga tidak kalah pentingnya dengan tenaga Pendidik guru.
“Untuk itu Fraksi PKS meminta agar Pemerintah Kabupaten Batu Bara menganggarkan tunjangan lauk pauk kepada tenaga Kependidikan Operator pada tahun anggaran 2023, “harap Citra.
Penyampaian dilanjutkan, Fraksi Nasdem yang disampaikan Dra. Tiurlan Napitupulu,
Realisasi pembangunan daerah Kabupaten Batu Bara secara rata-rata capaian kinerja pembangunan telah berhasil dicapai, meskipun demikian beberapa indikator perlu mendapatkan perhatian serta klarifikasi atas capaian kinerja. Hal penting yang telah dikaji oleh Fraksi Nasdem terhadap materi dalam nota LKPJ tahun 2022.
Terkait eksekusi besaran anggaran yang direncanakan dengan realisasi kegiatan yang dicapai dalam proses pencapaian tujuan itulah sistem koordinasi dan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif yang terjadi selama ini agar dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan.
“Selain itu diharapkan kepada seluruh Organisasi perangkat daerah mampu mensinkronkan kegiatan – kegiatan dengan program kepala daerah sehingga dapat terealisasi dengan baik, “harap Dra. Tiurlan Napitupulu.
Sementara Fraksi PPP menyampaikan saat ini Otonom terus berkembang banyak inovasi yang seharusnya dapat dilakukan, Oleh sebab itu, dalam menjalankan Otonomi daerah dibutuhkan kdpala daerah yang memiliki strong leadershif berintegritas teramsuk bersih dari KKN inovatif dan kreatif, berfikir Out Of The Bok dan bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah, “tegas Ahmad Badri, SH.
Masih dalam Rapat Paripurna, Fraksi PBB menyampaikan, rata-rata nilai AKIP Pemkab Batu Bara adalah antara B sampai dengan BB yang didominasi dengan nilai B, hal ini menunjukan bahwa capaian kinerja danvpertanggung jawaban Pemkab Batu Bara berada pada kisaran nilai 73 dengan kategori sangat baik. Ungkap Edi Syahputra, SE.
Terakhir, Fraksi NKB menyampaikan, laporan keterangan pertanggung jawaban LKPJ Bupati Batu Bara tahun anggaran 2022 agar dibahas oleh Pansus LKPJ. Penyampaian LKPJ kepala daerah tahun 2022 itu menjelaskan penyampaian laporan tersebut merupakan amanat dari peraturan Perundang -undangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran telah berakhir harus sudah disampaiakan ke DPRD, “imbuh Usman, SE. Msi.
Penulis : Redaksi tempotimur.com
