BATU BARA — Meski enam fraksi DPRD Batu Bara setuju Ranperda perubahan PT Pembangunan Batra Berjaya menjadi Perseroda dilanjutkan, sejumlah catatan kritis mencuat dalam paripurna pandangan umum fraksi, Senin 11/5/2026. Dua fraksi menyoroti aspek akuntabilitas keuangan dan pelayanan publik.
Fraksi KDRI lewat Syahril Siahaan menerima Ranperda untuk dibahas, tetapi memberi syarat tegas. “Pemda harus menyajikan audit independen atas kondisi keuangan PT saat ini. Kedua, harus ada jaminan bahwa perubahan ini akan meningkatkan PAD, bukan sebaliknya,” katanya. Catatan ini jadi sorotan karena menyangkut kesehatan fiskal BUMD milik Pemkab Batu Bara.
Di sisi lain, Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) memilih membawa isu PDAM Tirta Tanjung ke forum paripurna. Nafiar mendesak agar PDAM segera menyalurkan air kembali ke masyarakat dan memberi penjelasan terbuka soal macetnya distribusi. “Pemda harus ambil langkah cepat dan evaluasi total sistem operasional PDAM biar tidak terulang,” ujarnya.
Empat fraksi lain yakni PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, dan PAN menyatakan dukungan tanpa catatan berat. Atika Arfah Matondang dari PDIP berharap Ranperda melahirkan BUMD yang profesional. Andriansyah dari Gerindra, Suminah dari PKS, dan Chairul Bariah dari PAN kompak mendorong pembahasan dilanjutkan ke Pansus secara efektif.
Rapat paripurna dihadiri Wakil Ketua DPRD Rodial, Sekda Rusian Heri mewakili Bupati, serta jajaran OPD dan Forkopimda. Setelah pandangan umum, bola pembahasan Ranperda Batra Berjaya kini di tangan Pansus DPRD dengan pekerjaan rumah memastikan transparansi keuangan dan perbaikan layanan publik.
(*)
