BATU BARA – Perseteruan dalam politik sering dijadikan ajang pemanasan menjelang pemilu .Partai partai politik perlu menyusun strategi untuk menarik perhatian ,atau malah melakukan pembelaan bahkan menyerang pihak lawan politik di panggung publik agar menarik simpatik dan lain sebagainya tergantung motif dan tujuan dibalik keinginan partai itu.
PDIP misalnya menyerang Nasdem dengan kalimat satire sindiran halus mengatakan ada bendera biru yang robek dari kabinet Jokowi .Statemen Hasto dianggap sebagai serangan terhadap Nasdem yang berbendera berwarna biru permisalan PDIP melalui Hasto selaku sekjen partai bukanlah ucapan sederhana tentu memiliki tujuan penyerangan terhadap Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies sebagai Calon Presiden di 2024 .
Sikap PDIP itu diartikan bentuk kekecewaan terhadap Nasdem ,bahkan sinyal Presiden Jokowi akan mereshuffel menteri menteri yang tidak lagi sejalan dengan pemerintahan saat ini .
Bila langkah itu dilakukan presiden Jokowi karena pencalonan Anies oleh Nasdem tidaklah tepat karena tidak ada hubungannya dengan komitmen partai partai pendukung Jokowi termasuk Nasdem untuk mengantarkan pemerintahan Jokowi sampai tahun 2024 jadi tidak bisa diartikan Nasdem tidak mendukung pemerintahan Jokowi .
Pencalonan Anies oleh Nasdem bukanlah bagian paket perjanjian politik saat mendukung Jokowi di 2019 masa lalu , itukan terpisah dengan pencalonan Anies di 2024 mendatang , sangat tidak proporsional dan rasional jika hukuman politik itu dihunjamkan terhadap Nasdem oleh PDIP dan presiden Jokowi.
Bila akhirnya reshuffle itu dilakukan terhadap Menteri dari Nasdem besar kemungkinan Nasdem akan melakukan serangan balasan terhadap presiden Jokowi yang tak kalah dahsyatnya dari Nasdem jika tidak ada deal deal politik yang meredakan ketegangan jelang berakhirnya masa pemerintahan Jokowi kelak.
Banyak hal yang harus dipertimbangkan dengan matang oleh presiden Jokowi untuk mereshuffel menteri Nasdem jika ingin mengamankan posisinya saat ini yang agak rawan dijatuhkan. Bisa saja Nasdem bersama partai partai yang lain akan menyusun politik perlawanan dengan menggerakkan hak hak politik partai lewat perwakilan DPR RI disenayan melalui pansus misalnya ,bahkan interpelasi yang berujung inpeactmen menjatuhkan presiden soal kenaikan BBM,dugaan ijajah palsu Jokowi yang lagi viral dan sedang masuk keproses pengadilan.
Kartu kartu politik perlawanan partai yang berseberangan dengan presiden Jokowi dapat dimainkan oleh partai partai sebagai senjata apalagi dipelopori oleh Nasdem,Demokrat,PKS dan mungkin saja partai lainnya yang mulai tidak nyaman bersama Presiden Jokowi belakangan ini ,ada ketua partai yang hampir bahkan masuk bui semua jadi catatan sempurna atas ketidak nyamanan itu semuanya bisa berakumulatif dengan penjatuhan presiden ditahun politik “it not imposible”.
Memang politik itu terkadang kejam bagi para pecundang Nikmat bagi pemilik kekuasaan itulah dunia politik penuh dengan sandiwara dan kemunafikan “No Free Lunch”
Penulis pengamat sosial dan kebijakan politik, Oleh : Irwansyah Nasution
