BATU BARA – Saat kita melihat berita Demo masyarakat Batubara soal Hibah RSU. Indrapura yang diprotes kalangan DPRD Sumut khususnya dari Partai Golkar mempertanyakan bahkan menolak penyerahan aset Pemprop Sumut itu karena menurut meraka tidak sesuai dengan peraturan dan tata cara pemberian aset melalui Hibah kepada pemerintah kabupaten Batubara .
Cukup mencemaskan bagi masyarakat Batubara karena dipolemikkan setelah diberikan.
Ada dua hal yang perlu kita cermati dari peristiwa ini pertama bagaimana sebenarnya para pejabat ini membuat kebijakan dalam mengimplementasi peraturan dan perundangan yang berlaku,sudahkan mereka memahami kaidah hukum dan tata laksana pemahaman aspek yuridis dan aspek sosiologis hukum itu sendiri.
Tidakkah dalam mengambil keputusan penyerahan aset dua aspek ini tidak menjadi pertimbangan penting dalam mengambil keputusan penyerahan aset ?.manakah yang lebih diutamakan antara kepentingan publik (Sosiologis hukum) atau pertimbangan hukum semata tanpa pertimbangan sosiologis .
Sebenarnya pandangan ini terlalu akademik untuk diseriusi atau ada hal lain yang tersembunyi dibalik itu semua ada yang lain mungkin pertimbangan politiskah dari kalangan wakil rakyat ini.
Sebenarnya sebahagian dapat dipahami sikap beberapa anggota DPRD Sumut namun setiap statemen individu anggota DPRD bukanlah sikap resmi lembaga wakil rakyat itu sehingga jangan salahkan masyarakat mempersepsikan sikap itu sebagai mainan politis bukan hukum apalagi dikaitkan dengan sosiologis dan aspirasi .
Dalam soal ini Kedua pihak pemerintah Sumut maupun dprd sumut dalam mengelola statemen ke publik tentang Hibah aset RSU Indrapura pasti menimbulkan reaksi spontan berujung demo.
Pembelajaran penting dari peristiwa ulur tarik aset Hibah RSU Indrapura kabupaten Batubara dapat memperburuk persepsi masyarakat Batubara terhadap kalangan dewan dan tentunya pemerintahan Sumut yang tidak mengkonsolidasikan hal tersebut secara matang yang berujung liar penuh ketidak pastian sehingga disambut masyarakat Batubara dengan kecaman.
Tentu protes keras ini akan menjadi bola panas bila tidak diselesaikan dengan baik oleh pemerintah Sumut dan dprd sumut sebegitu repotkah?.
Kecurigaan publik Batubara jangan dibiarkan berlarut larut sangat tidak elok dan menimbulkan spekulasi khususnya kalangan DPRD Sumut yang melempar bola panas ke publik ada baiknya diselesaikan baik melalui konsultasi internal pimpinan institusi itu bagaimanapun juga RSU ini sudah lama terhenti dan tidak beroperasi melayani masyarakat Batubara apalagi hal tersebut menimbulkan biaya perawatan gedung bagi pemprop Sumut dan menimbulkan masalah baru.
Apakah ini agaknya menjadi sebab kerisauan semua pihak terutama pempropsu yang mengambil keputusan pemberian aset itu lewat hibah kepemda Batubara.
Semoga dapat diselesaikan dengan baik. Penulis pengamat sosial dan hukum
Sumber : Oleh Irwansyah.Nst, Selasa 16 Agustus 2022
