WAMENA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan Pemerintah Pusat hadir secara penuh untuk memastikan konflik di Wamena, Papua Pegunungan, dapat diselesaikan secara menyeluruh, terukur, dan mengedepankan pemulihan masyarakat hingga situasi benar-benar kondusif.
Penegasan tersebut disampaikan Ribka saat memimpin Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, para bupati, unsur TNI-Polri, Majelis Rakyat Papua (MRP), Lembaga Masyarakat Adat (LMA), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah pihak terkait di Ruang Rapat Bupati Jayawijaya, Wamena, Sabtu (16/5/2026).
“Atas nama Menteri Dalam Negeri dan mewakili Pemerintah Pusat, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat Wamena serta seluruh komponen pembangunan yang telah melakukan berbagai upaya penyelamatan,” ujar Ribka dalam keterangannya.
Ribka juga mengapresiasi respons cepat masyarakat Wamena yang saling membantu dan menjaga situasi tetap kondusif saat konflik terjadi.
“Kepada masyarakat Wamena yang sejak awal kejadian bergerak cepat membantu sesama dan menjaga ketenangan, kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya,” katanya.
Dalam arahannya, Ribka meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten segera melakukan pendampingan, pendataan, serta koordinasi dengan delapan kabupaten di Papua Pegunungan untuk menghitung kebutuhan penanganan warga terdampak.
Menurutnya, hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah penanganan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten, APBD provinsi, maupun dukungan Pemerintah Pusat.
“Pendataan ini penting untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pemerintah dalam membantu masyarakat terdampak,” jelasnya.
Ribka menegaskan seluruh tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan telah sepakat menghentikan konflik dan fokus pada pemulihan masyarakat.
“Kami sepakat bahwa konflik harus dihentikan. Saat ini fokus utama adalah pemulihan masyarakat dan penyelesaian persoalan pemerintahan,” tegas Ribka.
Ia juga memastikan Pemerintah Pusat akan terus mendampingi proses pemulihan hingga kondisi benar-benar stabil.
“Saya ditugaskan oleh Bapak Menteri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah sampai kondisi benar-benar pulih,” ujarnya.
Selain langkah tanggap darurat, Kementerian Dalam Negeri juga akan memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) terkait penanganan konflik di delapan kabupaten di Papua Pegunungan agar penanganan memiliki dasar hukum yang jelas dan terukur.
Usai rapat koordinasi, Ribka bersama Gubernur Papua Pegunungan dan jajaran pemerintah daerah meninjau rumah warga yang terbakar, rumah sakit, serta lokasi pengungsian guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Pemerintah juga menyiapkan pemulangan pengungsi secara bertahap setelah situasi keamanan dinyatakan kondusif.
“Intinya, masyarakat harus kembali menjalani kehidupan normal. Aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan harus kembali berjalan dengan baik,” tutup Ribka.
Penulis : Amatus Rahakbauw, K
