Rapat Paripurna 10 Fraksi DPRD Batu Bara Sampaikan II Ranperda

- Penulis

Senin, 24 Juli 2023 - 18:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BATU BARA | TEMPO TIMUR – DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna penyampaian Pendapat akhir Fraksi terhadap Ranperda tentang penyelenggaran penanaman modal dan pelayan perizinan berbasis resiko dan ranperda tentang penyelenggaran perlindungan anak serta pengambilan keputusan dan penandatanganan persetujuan bersama.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara dihadiri Ketua DPRD yang diwakilkan Oleh Wakil Ketua 1 Ismar Khomri, S.s, Wakil Bupati Oky Iqbal Prima, S.E, Sekretaris DPRD yang diwakilkan Kabag Persidangan dan Per – Undang-undangan Bapak Azhar,S.pd, M.pd, dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara,Senin (24/07/2023)

Dalam kesempatan ini masing – masing Fraksi menyampaikan Pendapat Akhirnya.

Fraksi PDI Perjuangan, Amirtan, dalam Pendapat akhirnya menyampaikan, menyetujui dan menyatakan Menerima Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara.

Fraksi GOLKAR, Fahri Iswahyudi, S.Sos, menyetujui Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak untuk ditetapkan menjadi perda penyelenggaraan perlindungan anak dan diundangkan dalam lembaran daerah”.

Fraksi GERINDRA Ahmad Fahri Meliala,ST, menyetujui Ranperda penyelenggaraan perlindungan anak dapat disahkan menjadi peraturan daerah (Perda). Dan ranperda penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko bahwa sesuai yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah No.5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis resiko pendelegasian kewenangan terkait perizinan berbasis resiko kepada dinas PMPTSP cukup berupa peraturan kepala daerah.

Chairul Bariah, SE, Fraksi PAN, menerima dan menyetujui Ranperda Tentang Ranperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak untuk disahkan menjadi “PERDA” Kabupaten Batu Bara. Dan untuk Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko bahwa sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis resiko pendelegasian kewenangan terkait Perizinan Berbasis Resiko kepada Dinas PMPTSP cukup berupa Peraturan kepala Daerah.

Fraksi DEMOKRAT dalam Pendapat Akhirnya
Syahril Siahaan, SE, menyampaikan, menerima dan menyetujui ditetapkan menjadi Perda tahun anggaran 2023 kabupaten Batu Bara.

Fraksi PKS, M. Abduh Afriyan Marpaung, SKM, sepakat/menyetujui Ranperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara. Kemudian untuk Ranperda Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Fraksi PKS tidak Sepakat/Menyetujui untuk dilanjutkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara, sesuai dengan catatan dan rekomendasi Pansus II.

Fraksi NASDEM Dra. Tiurlan Napitupulu, menerima dan menyetujui laporan untuk dapat diundangkan menjadi Peraturan Daerah di Kabupaten Batu Bara.

Ahmad Badri, SH, Fraksi PPP dalam Pendapat akhirnya menerima dan menyetujui kesimpulan pansus II agar Ranperda Ranperda tentang penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan berusaha berbasis resiko kabupaten Batu Bara Tahun 2022 ini ini tidak perlu dilanjutkan menjadi peraturan daerah namun cukup dengan peraturan kepala daerah. Dan pansus III perihal Ranperda tentang penyelenggaraan perlindungan anak untuk dijadikan peraturan daerah kabupaten Batu Bara. dan dapat ditindaklanjuti dengan mensosialisasikan peraturan daerah ini kepada masyarakat kabupaten Batu Bara.

Sarianto Damanik, SE, Fraksi PBB dalam Pendapat Akhirnya, menyatakan sependapat dengan hasil pembahasan pansus II dan dapat menerima Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Batu Bara tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak untuk disetujui dan ditetapkan sebagai Peraturan daerah Kabupaten Batu Bara.

Fraksi NKB Dalam Pendapat Akhirnya disampaikan H. Rohadi, SP, mengatakan Fraksi Nurani Karya Bangsa dapat menerima dan menyetujui Ranperda penyelenggaraan perlindungan anak ditetapkan menjadi peraturan daerah kabupaten Batu Bara.

(Ham)

Berita Terkait

Lasqi Nusantara Jaya Sumut Bahas Persiapan Muswil I dengan Bupati Batu Bara
Bupati Baharuddin Siagian Tinjau Pengaspalan Jalan Desa Mangkai Baru
Bupati Pimpin Apel Operasi Zebra Toba 2026 Polres Batu Bara
77 Tim Paduan Suara Meriahkan The 4th Soegijapranata International Choir Competition di Semarang
Rakor Penyesuaian dan Efisiensi Anggaran, Wali Kota Mahyaruddin Salim : Stop Program Tidak Efektif
Bupati Batu Bara Lakukan Kunjungan Koordinasi Ke Pemko Dumai Perkuat Pendapatan Asli Daerah
HKN Ke-62, Pemkab Fakfak Perkuat Akses Kesehatan Hingga Pelosok Melalui 17 Puskesmas
Pesan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Saat Melepas Keberangkatan 47 Jamaah Umrah

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 09:19 WIB

Lasqi Nusantara Jaya Sumut Bahas Persiapan Muswil I dengan Bupati Batu Bara

Senin, 16 November 2026 - 17:39 WIB

Bupati Baharuddin Siagian Tinjau Pengaspalan Jalan Desa Mangkai Baru

Senin, 16 November 2026 - 12:06 WIB

Bupati Pimpin Apel Operasi Zebra Toba 2026 Polres Batu Bara

Sabtu, 14 November 2026 - 18:15 WIB

77 Tim Paduan Suara Meriahkan The 4th Soegijapranata International Choir Competition di Semarang

Sabtu, 14 November 2026 - 08:42 WIB

Rakor Penyesuaian dan Efisiensi Anggaran, Wali Kota Mahyaruddin Salim : Stop Program Tidak Efektif

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page