Prabowo Perintahkan “Sikat Habis” Tambang di Kawasan Hutan, Oknum Pembeking Diultimatum: Tak Ada Ampun Tanpa Pandang Bulu

- Penulis

Sabtu, 18 April 2026 - 11:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

 

 

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan perintah tegas terkait maraknya aktivitas tambang di kawasan hutan. Dalam arahannya padaKamis (16/4), Prabowo meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar tidak menunda-nunda penindakan dan segera mengeksekusi penertiban tambang yang melanggar hukum.

Instruksi itu bukan sekadar imbauan administratif, melainkan ultimatum keras. Presiden menegaskan praktik tambang di kawasan hutan yang merusak lingkungan, melanggar aturan, dan diduga melibatkan jaringan kepentingan harus disikat habis tanpa pandang bulu.

“Jangan pakai lama, eksekusi. Sikat habis,” menjadi pesan tegas yang menggambarkan sikap Presiden terhadap persoalan yang selama ini dinilai berlarut-larut.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui penertiban tambang di kawasan hutan bukan perkara mudah. Ia menyinggung adanya dugaan keterlibatan oknum yang membuat proses pembersihan tambang ilegal kerap menemui hambatan.

Baca Juga  GREAT Institute: “State-Driven Economy” untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Pernyataan itu justru memperkuat dugaan publik bahwa praktik tambang di kawasan hutan bukan sekadar persoalan pelanggaran biasa, melainkan berpotensi melibatkan jejaring kuat yang selama ini sulit disentuh.

Namun kali ini, sinyal dari Istana dinilai berbeda. Presiden Prabowo disebut tidak memberi ruang kompromi. Tidak ada toleransi bagi pelaku tambang ilegal, termasuk pihak-pihak yang diduga menjadi pelindung atau pembeking.

Langkah ini juga dipandang sebagai peringatan keras bagi aparat, pejabat, maupun pihak swasta yang bermain di balik eksploitasi kawasan hutan. Jika perintah Presiden dijalankan konsisten, gelombang bersih-bersih sektor pertambangan berpotensi menjadi babak baru penegakan hukum sumber daya alam di Indonesia.

Kini sorotan publik tertuju pada implementasi perintah tersebut: apakah aparat berani mengeksekusi hingga menyentuh aktor besar, atau penertiban kembali berhenti di lapisan bawah.

Baca Juga  Jelang Ramadan 1448 Hijriah, FKUB Fakfak Ajak Warga Jaga Kerukunan dan Toleransi Umat Beragama

Satu hal yang jelas, Presiden telah mengirim pesan keras tambang bermasalah di kawasan hutan harus dibereskan, dan siapa pun yang terlibat, siap menghadapi konsekuensi.

(red)

Berita Terkait

INALUM dan Polda Sumut Perkuat Pengamanan Objek Vital Nasional
SMSI Batu Bara Sukses Gelar UKW, 26 Wartawan Raih Predikat Kompeten
77 Tim Paduan Suara Meriahkan The 4th Soegijapranata International Choir Competition di Semarang
Wali Kota Mahyaruddin Salim Terima Audiensi Pengurus PD Muhammadiyah Kota Tanjung Balai 
Perkuat Persatuan dalam Keberagaman, Wakil Bupati Batu Bara Kukuhkan Pengurus FPK Periode 2026–2031
Wakil Wali Kota Tanjung Balai Hadiri Pisah Sambut Dandim 0208/Asahan 
Polinef Siapkan Tiga Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru 2027, Jadwal Nasional Belum Dirilis
Tutup FASI VII Murung Raya, Dina Maulidah Tekankan Pentingnya Pembentukan Karakter Anak

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 09:47 WIB

INALUM dan Polda Sumut Perkuat Pengamanan Objek Vital Nasional

Rabu, 18 November 2026 - 13:08 WIB

SMSI Batu Bara Sukses Gelar UKW, 26 Wartawan Raih Predikat Kompeten

Sabtu, 14 November 2026 - 18:15 WIB

77 Tim Paduan Suara Meriahkan The 4th Soegijapranata International Choir Competition di Semarang

Selasa, 10 November 2026 - 13:50 WIB

Wali Kota Mahyaruddin Salim Terima Audiensi Pengurus PD Muhammadiyah Kota Tanjung Balai 

Selasa, 10 November 2026 - 12:00 WIB

Perkuat Persatuan dalam Keberagaman, Wakil Bupati Batu Bara Kukuhkan Pengurus FPK Periode 2026–2031

Berita Terbaru

Pemkab Murung Raya

Bupati Heriyus Pastikan Kesiapan Murung Raya Bermazmur 2026

Jumat, 20 Nov 2026 - 01:13 WIB

You cannot copy content of this page