Mantan Wakil Kepala BGN Ajukan Justice Collaborator, Siap Bongkar Dugaan Korupsi Program MBG

- Penulis

Jumat, 5 Juni 2026 - 19:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, Tempo Timur.com – Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, menyatakan kesiapannya untuk mengajukan permohonan sebagai justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam pengungkapan kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan BGN periode 2025–2026.

Sony diketahui merupakan satu dari tiga tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara dugaan korupsi tersebut.

Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, mengatakan langkah kliennya menjadi justice collaborator bertujuan membantu aparat penegak hukum mengungkap kasus secara terang-benderang, sekaligus membantah tudingan bahwa Sony merupakan aktor utama dalam praktik dugaan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Pak Sony menyatakan siap menjadi justice collaborator. Tekad tersebut sudah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kejaksaan,” ujar Krisna Murti dalam keterangan tertulis yang diterima pada Kamis (4/6/2026).

Baca Juga  Wali Kota Balikpapan Kunjungi Stan Papua Barat di Kalimantan Expo 2025

Menurut Krisna, kliennya siap mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk sejumlah tokoh yang memiliki pengaruh di tingkat nasional.
“Menurut klien saya, kasus ini diduga melibatkan sejumlah tokoh dari kalangan eksekutif maupun legislatif.

Klien saya siap membuka seluruh fakta yang diketahuinya kepada penyidik,” katanya.

Meski demikian, Krisna belum bersedia mengungkap identitas pihak-pihak yang dimaksud dan menyerahkan sepenuhnya proses pengungkapan kepada aparat penegak hukum.

Kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis di Badan Gizi Nasional saat ini masih dalam proses penyidikan oleh pihak berwenang.

Penulis : Amatus Rahakbauw

Berita Terkait

Kemendagri Tegaskan Tak Ada Rencana Ubah Definisi Orang Asli Papua
Maruarar Ingatkan Kepala Daerah: Ubah Tata Ruang Sembarangan Bisa Dipidana
Wakapolri Minta Anggota Siaga Hadapi Isu Aksi Black September 24 September
Boni Hargens Apresiasi Respons Cepat Polri Tangani Dampak Abu Vulkanik Anak Krakatau
RUU Perampasan Aset Dipastikan Diketok 15 Desember 2026, Sahroni: Berantas Koruptor
BPK Turunkan Tim Audit ke Lima Misi Perdamaian PBB, Keamanan Jadi Sorotan
RI-Singapura Resmi Pakai Rupiah dan Dolar Singapura untuk Transaksi
Mentan Amran Copot Permanen 13 Pejabat Kementan Dugaan Terlibat Judol

Berita Terkait

Minggu, 13 September 2026 - 16:14 WIB

Kemendagri Tegaskan Tak Ada Rencana Ubah Definisi Orang Asli Papua

Rabu, 9 September 2026 - 22:19 WIB

Maruarar Ingatkan Kepala Daerah: Ubah Tata Ruang Sembarangan Bisa Dipidana

Senin, 7 September 2026 - 22:03 WIB

Wakapolri Minta Anggota Siaga Hadapi Isu Aksi Black September 24 September

Senin, 7 September 2026 - 22:00 WIB

Boni Hargens Apresiasi Respons Cepat Polri Tangani Dampak Abu Vulkanik Anak Krakatau

Senin, 7 September 2026 - 13:14 WIB

RUU Perampasan Aset Dipastikan Diketok 15 Desember 2026, Sahroni: Berantas Koruptor

Berita Terbaru

You cannot copy content of this page