Manokwari — Ketua DPD KNPI Papua Barat Dr. Samy Dj Saiba, M.Si menilai wacana pembubaran Majelis Rakyat Papua (MRP) perlu disikapi secara hati-hati karena lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam melindungi hak-hak Orang Asli Papua (OAP).
Pernyataan itu disampaikan Samy Dj Saiba saat dikonfirmasi Tempo.Timur.com, Jumat (13/3/2026) pukul 14.21 WIT, menanggapi munculnya berbagai wacana politik yang mempertanyakan keberadaan MRP.
Menurutnya, MRP bukan sekadar lembaga administratif daerah, melainkan institusi yang lahir dari kesepakatan politik nasional melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua untuk memastikan perlindungan terhadap hak dasar Orang Asli Papua.
“MRP memiliki karakter yang berbeda dengan lembaga politik lainnya. Lembaga ini bukan legislatif seperti DPRD dan bukan pula lembaga eksekutif seperti pemerintah daerah,” kata Samy.
Ia menjelaskan, MRP merupakan representasi kultural masyarakat Papua yang terdiri dari unsur adat, agama, dan perempuan.
Fungsi utamanya adalah memberikan pertimbangan serta memastikan setiap kebijakan pembangunan di Tanah Papua tetap menghormati identitas, budaya, dan hak dasar masyarakat adat.
Karena itu, MRP dinilai berperan penting sebagai jembatan antara negara dan masyarakat adat Papua.
Namun, Samy mengakui bahwa dalam praktiknya kewenangan MRP masih relatif terbatas. Sebagian besar peran lembaga tersebut bersifat konsultatif dan belum memiliki kekuatan keputusan yang mengikat.
Di sisi lain, berbagai kebijakan daerah tetap harus mengikuti regulasi nasional yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Dari sisi pembiayaan, MRP juga masih bergantung pada kemampuan fiskal daerah melalui APBD.
Dengan kondisi tersebut, Samy menilai langkah yang diperlukan bukan pembubaran MRP, melainkan penguatan kelembagaan agar lembaga itu mampu menjalankan mandatnya secara lebih efektif.
“Jika MRP dibubarkan, hal itu berpotensi menimbulkan kesalahpahaman baru di tengah masyarakat Papua karena lembaga ini merupakan simbol pengakuan negara terhadap eksistensi Orang Asli Papua,” ujarnya.
Ia juga menilai Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) memiliki peran penting dalam memperkuat posisi MRP di tingkat nasional.
Menurutnya, anggota DPD RI dari Tanah Papua seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan penguatan regulasi, dukungan anggaran, serta sinkronisasi kebijakan nasional dengan aspirasi masyarakat adat.
“Pembangunan Papua tidak hanya soal infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga menyangkut penghormatan terhadap identitas dan martabat masyarakat adat,” kata Samy.
Sebagai Ketua DPD KNPI Papua Barat, ia menilai penguatan kelembagaan MRP juga penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap negara.
Samy menekankan perlunya dialog konstruktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPD RI, serta seluruh elemen masyarakat Papua untuk memperkuat fungsi MRP.
“Papua membutuhkan institusi yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan nasional dan penghormatan terhadap kearifan lokal. Dalam konteks itu, MRP merupakan salah satu pilar penting,” katanya.
Penulis : Amatus Rahakbauw, K
