Jakarta — Komisi Reformasi Kepolisian Republik Indonesia dilaporkan tengah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap aturan pelaksana guna menindaklanjuti Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025.
Langkah ini difokuskan pada sinkronisasi status keanggotaan Polri agar selaras dengan kerangka Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketua Komisi Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, bersama tim perumus saat ini menyusun perubahan total terhadap regulasi turunan sebagai bagian dari upaya penyelamatan institusi Polri.
Inisiatif tersebut mengemuka seiring menguatnya dorongan publik untuk melakukan reformasi struktural dan kultural di tubuh kepolisian.
Dalam draf awal yang berkembang, tim perumus merancang sejumlah fase strategis.
Fase pertama memuat usulan transisi kepemimpinan dengan menunjuk Kapolri dari kalangan sipil. Opsi ini dipandang sebagai langkah revolusioner untuk membenahi sistem internal sekaligus memutus dugaan praktik “jabatan berbayar” yang dinilai merusak integritas institusi.
Fase kedua menitikberatkan pada penguatan pembinaan karier internal. Ke depan, jabatan strategis di Polri diharapkan diisi secara ketat berdasarkan jenjang kepangkatan dan mekanisme merit.
Tim menegaskan pentingnya mengembalikan marwah institusi dengan memastikan jabatan internal Polri tetap diisi oleh personel dari korps Bhayangkara, sejalan dengan tradisi kepemimpinan yang telah berlangsung selama ini.
Sementara itu, fase ketiga menyasar mekanisme penunjukan Kapolri dan pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Polri. Dalam wacana yang berkembang, kewenangan tersebut tidak lagi menjadi hak prerogatif mutlak Presiden Prabowo Subianto, melainkan melibatkan peran penuh DPR RI sebagai representasi publik.
Saat dikonfirmasi awak media pada Sabtu (22/12/2025), Jimly memilih belum membeberkan rincian draf final. Ia meminta publik bersabar hingga proses penyusunan regulasi tersebut rampung.
“Tunggu saja sampai PP ini selesai. Yang pasti, aturan ini tidak akan membuat ricuh di masyarakat, justru bertujuan untuk meredakan situasi sosial,” ujar Jimly singkat.
Langkah sinkronisasi status anggota Polri menjadi ASN ini dinilai sebagai salah satu agenda reformasi paling krusial, yang diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas, profesionalisme, dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri ke depan.
Penulis : AF
