Manokwari — TempoTimur.com
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan APBD Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPR Papua Barat yang digelar di Aston Niu Hotel, Manokwari, Jumat (12/12/2025).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPR Papua Barat, Syamsuddin Seknun, serta dihadiri Wakil Gubernur Mohamad Lakotani, Sekda Ali Baham Temongmere, Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor, Wakil Ketua I Petrus Makbon, anggota DPR Papua Barat, dan jajaran Forkopimda.
Dalam penyampaiannya, Gubernur Dominggus menegaskan bahwa penyampaian nota keuangan merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan.
“Pada kesempatan ini kami menyampaikan Rancangan APBD Papua Barat Tahun Anggaran 2026 kepada DPR Papua Barat untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama,” ujar Dominggus.
Dominggus menjelaskan bahwa prioritas pembangunan Papua Barat tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Papua Barat. Fokus utama diarahkan pada:
peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan,
penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM.
Program prioritas tersebut terdiri dari tiga agenda besar yang telah mulai berjalan sejak 2025:
1. Papua Barat Sehat
2. Papua Barat Cerdas
3. Papua Barat Produktif
Gambaran Umum APBD 2026
Gubernur Dominggus menyampaikan rincian umum Rancangan APBD 2026 sebagai berikut:
Pendapatan Daerah: Rp4,408 triliun
Belanja Daerah: Rp4,468 triliun
Pembiayaan: Rp60 miliar (bersumber dari SILPA tahun sebelumnya)
Rincian pendapatan:
PAD: Rp645,36 miliar
Transfer pusat: Rp3,76 triliun
Dana Otsus & tambahan infrastruktur: Rp402,365 miliar
Lain-lain pendapatan sah: Rp807,7 juta
Belanja daerah mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Dominggus meminta DPR Papua Barat untuk meneliti dan mengkaji dokumen anggaran tersebut secara cermat agar keputusan yang diambil tetap sesuai ketentuan undang-undang serta berpihak pada kepentingan masyarakat Papua Barat.
Komitmen DPR Papua Barat
Wakil Ketua II DPR Papua Barat, Syamsuddin Seknun, menegaskan bahwa Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026 akan menjadi dasar pembahasan DPR pada tingkat berikutnya.
“DPR berkomitmen melaksanakan pembahasan secara transparan dan tetap mementingkan kepentingan rakyat Papua Barat,” ujarnya.
Penulis : Amatus Rahakbauw Kelanit
