JAKARTA — Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara (PW-FRN) menggelar rapat mendadak pada Minggu (19/7/2026) menyusul adanya informasi mengenai dugaan aktivitas tambang emas ilegal dan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang disebut-sebut berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah sangat besar.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Umum PW-FRN, Raden Mas MH Agus Rugiarto, SH, yang akrab disapa Agus Flores, serta dihadiri sejumlah wartawan senior dari wilayah Bogor, Jawa Barat.
Dalam pertemuan tersebut,mereka membahas berbagai informasi yang diterima terkait dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan dugaan penyalahgunaan distribusi solar bersubsidi di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor.
Informasi yang berkembang juga memuat dugaan adanya praktik keterlibatan oknum tertentu. Namun, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan verifikasi lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Agus Flores mengatakan PW-FRN berencana membentuk tim investigasi lapangan guna menghimpun data dan fakta secara langsung. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers dalam mengawal kepentingan publik.
“Kami akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memetakan dugaan aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Bogor. Hasil investigasi nantinya akan disampaikan secara objektif dan berdasarkan fakta yang ditemukan,” ujar Agus Flores.
Ia menyebut agenda lanjutan akan digelar pada Rabu atau Kamis mendatang dengan melibatkan ratusan wartawan yang berada di Bogor sebelum tim bergerak ke sejumlah lokasi yang menjadi perhatian.
Salah satu wilayah yang akan menjadi fokus penelusuran adalah Kecamatan Nanggung, yang selama ini dikenal memiliki aktivitas pertambangan emas tradisional atau gurandil di sekitar kawasan Gunung Pongkor dan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Selain itu, tim juga berencana menghimpun informasi di wilayah Leuwiliang, Tanjungsari, dan Cigudeg.
Agus Flores menegaskan bahwa seluruh kegiatan investigasi akan dilakukan secara profesional, berpedoman pada kode etik jurnalistik, serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Hasil investigasi nantinya kata dia diharapkan dapat menjadi informasi yang berimbang bagi masyarakat sekaligus menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
(Tim)
