BATU BARA — Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Batu Bara, H. Safri Habni ATW, menyoroti minimnya perhatian perusahaan besar, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terhadap kesejahteraan nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Batu Bara.
Menurut Safri, keberadaan sejumlah perusahaan strategis nasional di kawasan industri Kuala Tanjung belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan taraf hidup nelayan.
“Nelayan adalah masyarakat yang paling dekat dan paling terdampak langsung oleh aktivitas industri pesisir. Namun sampai hari ini, perhatian yang diberikan masih sangat terbatas,” ujarnya, Selasa 07/04/2026.
BUMN Beroperasi di Batu Bara
Sejumlah perusahaan skala nasional yang beroperasi di Kabupaten Batu Bara antara lain:
PT Indonesia Asahan Aluminium
PT Pelabuhan Indonesia
PT Prima Multi Terminal
PT Perkebunan Nusantara III
PT KINRA
PT PLN (Persero)
PT Pertagas Niaga perusahaan-perusahaan tersebut terpusat di kawasan Kuala Tanjung yang berbatasan langsung dengan wilayah tangkap nelayan.
CSR Dinilai Belum Maksimal dan Tepat Sasaran
HNSI menilai program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR/TJSL) yang dijalankan selama ini belum optimal dan belum menyentuh kebutuhan utama nelayan.
Beberapa program CSR memang telah dilakukan, seperti bantuan jaring, pelampung, hingga alat tangkap oleh INALUM kepada nelayan di beberapa kecamatan. Bahkan, bantuan rumpon (terumbu buatan) juga pernah diberikan untuk meningkatkan hasil tangkapan.
Namun demikian, Safri menilai program tersebut masih bersifat sporadis dan belum berkelanjutan.
“Bantuan ada, tapi belum terstruktur, belum merata, dan belum menjawab persoalan utama nelayan seperti akses permodalan, infrastruktur, dan dampak lingkungan,” tegasnya.
Di sisi lain, isu transparansi dan akuntabilitas CSR juga sempat menjadi sorotan publik, terutama terkait pengelolaan dan penyalurannya.
Harapan HNSI
HNSI Kabupaten Batu Bara menyampaikan beberapa tuntutan kepada perusahaan dan BUMN:
1 CSR Berbasis Kebutuhan Nelayan
Program harus menyasar langsung kebutuhan riil, seperti:
✓ Modernisasi alat tangkap
✓ Bantuan kapal dan BBM
✓ Penguatan koperasi nelayan
2 Pembangunan Infrastruktur Pesisir
✓ Dermaga nelayan
✓ Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
✓ Cold storage
3 Perlindungan Ekosistem Laut
✓ Rehabilitasi mangrove
✓ Pengawasan limbah industri
✓ Pemulihan daerah tangkap
4 Transparansi Program CSR
Perusahaan diminta membuka data penyaluran CSR secara terbuka dan melibatkan masyarakat.
5 Kemitraan dengan Nelayan
HNSI meminta perusahaan menjalin kerja sama jangka panjang, bukan sekadar program seremonial.
Ajakan kepada Pemerintah
Safri juga meminta pemerintah daerah dan pusat untuk lebih aktif mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan CSR agar tepat sasaran.
“Kami mendukung investasi, tetapi keadilan sosial harus tetap menjadi prioritas. Nelayan jangan hanya jadi penonton di daerahnya sendiri,” tutupnya.
(tim)
