Tanjung Balai — Sekretaris Daerah, Nurmalini Marpaung mewakili Wali Kota Tanjung Balai secara resmi membuka kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Kota Tanjung Balai Tahun 2027 yang digelar di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjung Balai, Rabu (28/1/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan penyusunan RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjung Balai Tahun 2025–2029. Tahun 2027 sendiri merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD tersebut.
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah, Nurmalini Marpaung menegaskan bahwa RKPD memiliki peran strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan serta memastikan konsistensi arah kebijakan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi SumateraUtara.
“RKPD Kota Tanjung Balai Tahun 2027 disusun untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah, menjaga konsistensi kebijakan pembangunan jangka menengah, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Perencanaan harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat, realistis terhadap kapasitas fiskal daerah, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan,” ujar Nurmalini
Nurmalini menyampaikan bahwa pemulihan dan penguatan ekonomi daerah masih menjadi isu strategis utama karena berkaitan langsung dengan upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Namun demikian, pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup. Lalu isu strategis sebagai tantangan pembangunan terkini yang harus ditampung di perencanaan pembangunan yaitu sedimentasi Sei Silau dan Sei Asahan, penanggulangan dan pencegahan banjir, penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting dan program Asta Cita seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat dan koperasi merah putih serta isu global lainnya yang harus diantisipasi. pemanfaatan teknologi informasi juga tetap menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Berbagai tantangan seperti keterbatasan fiskal, pengendalian inflasi dan stabilitas harga, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan tata kelola pemerintahan menuntut perencanaan pembangunan yang cermat, terarah, dan berbasis data. Pemerintah daerah juga harus semakin efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran agar setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” paparnya.
Sejalan dengan tahapan RPJMD 2025–2029, Sekretaris Daerah, Nurmalini memaparkan bahwa Tema Pembangunan RKPD Kota Tanjung Balai Tahun 2027 adalah “Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas SDM berbasis potensi lokal dan inklusivitas, percepatan ekonomi dimaksud berorientasi pada potensi lokal yang disertai dengan inovasi sektor perdagangan, UMKM dan perikanan serta melakukan pelatihan keterampilan peningkatan mutu pendidikan dan perluasan akses layanan kesehatan yang lebih inklusif .”
Menurutnya, tema tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Tanjung Balai untuk menghadirkan pembangunan yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan menjadikan teknologi sebagai pengungkit utama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, penyusunan RKPD tahun 2027 harus ditekankan pada pencapaian indikator program strategis dan prioritas daerah. dimana program kegiatan yang disusun harus lebih cermat dan terintegratif, lebih efektif dan efisien dan bersifat berkelanjutan dan tuntas, mengedepankan kepentingan masyarakat serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Kota Tanjung Balai secara tepat dan strategis, jelasnya.
Melalui forum konsultasi publik ini, Pemko Tanjung Balai berharap seluruh pemangku kepentingan, baik perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, maupun perwakilan masyarakat, dapat berperan aktif memberikan masukan terhadap isu strategis, permasalahan daerah, serta usulan program dan kegiatan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
“Kolaborasi, sinergitas, dan harmonisasi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar Ranwal RKPD benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terwujudnya Visi Tanjung Balai EMAS,” pungkas Sekretaris Daerah, Nurmalini Marpaung
Konsultasi publik Ranwal RKPD ini menjadi wadah awal dalam menyerap aspirasi dan masukan sebagai dasar penyempurnaan dokumen RKPD Kota Tanjung Balai Tahun 2027 sebelum ditetapkan melalui tahapan perencanaan selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Sebelumnya, Kepala Bapperida, Mariani menyampaikan Penyusunan perencanaan Tahun 2027 tentunya harus mempertimbangkan hasil evaluasi capaian pembangunan 2025, permasalahan permasalahan dan isu ke depan serta memperhatikan prioritas pembangunan yang diakomodir Tahun 2026.
Terdapat sekitar 44 rincian kegiatan priroritas yang akan dilaksanakan di Tahun 2027, kepada kawan-kawan OPD untuk menjadikan hal ini sebagai acuan dalam penyusunan Renja selain nantinya akan mengakomodir usulan-usuan hasil musrenbang dan Pokir DPRD, sebut Mariani
Terakhir bahwa kerangka pendanaan 2027 pada RPJMD menunjukkan angka proyeksi yang sangat optimis yakni sekitar lebih kurang Rp.700 milyar, namun sangat jauh selisihnya jika dibanding kerangka hasil evaluasi realisasi tahun 2025 yang lebih kurang sebesar Rp.596 miyar yang kemungkinan akan dikoreksi ulang pada tahapan penyusunan rancangan dokumen rencana nanti,
Turut hadir, Ketua DPRD Tanjungbalai, Tengku Eswin, Bappelitbang Provsu, FKUB, Pimpinan Perbankan, BPS, Pimpinan OPD, Camat serta Para fungsional perencana, peneliti dan analis kebijakan serta fungsional atau sebutan lain yang bertugas sebagai penyusun program di Perangkat Daerah (ZOOM) dan rekan-rekan Bapperida.
Penulis : Taufik
