TANJUNG BALAI — Pemerintah Kota Tanjung Balai terus mempercepat penyelarasan Program 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penguatan sinergi lintas pemangku kepentingan. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Tanjung Balai (8/4/2026) di Aula Baperida Kota Tanjung Balai.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Fadly Abdina, Kepala Balai P3KP Sumatera II Wahyu Adi Satriawan beserta jajaran, serta perwakilan sektor perbankan, di antaranya BNI dan Bank Sumut
Turut hadir Kepala Dinas Perkim Kota Tanjung Balai Muhammad Fadly Lubis, sejumlah pengembang perumahan seperti PT Global Gemerlang, PT Sukses Tiga Saudara, PT Mutiara Ananda Prima, dan PT Yazid Azzidan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tety Juliana Siregar, Kepala Baperida Kota Tanjung Balai Mariani, serta perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumatera Utara.
Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menekankan pentingnya kolaborasi yang solid antar-stakeholder, terutama dalam mengintegrasikan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, mempercepat proses perizinan, serta memperkuat dukungan pembiayaan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi
Menurutnya, skema pembiayaan tersebut menjadi salah satu fokus utama untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Balai P3KP Sumatera II Wahyu Adi Satriawan menegaskan pentingnya konsistensi penerapan regulasi dalam Program 3 Juta Rumah guna menjamin kualitas pembangunan, ketepatan sasaran, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Ia mengingatkan, tanpa konsistensi, program tersebut berisiko mengalami penyimpangan, penurunan kualitas, serta melemahnya kepercayaan masyarakat.
Wahyu juga memaparkan peran Klinik PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman) sebagai wadah konsultasi dan fasilitasi untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan di sektor perumahan.
Sementara itu, pihak pengembang menyampaikan sejumlah kendala di lapangan, di antaranya masih rendahnya kesiapan masyarakat dalam mengakses pembiayaan perumahan akibat riwayat kredit bermasalah atau status blacklist pada sistem Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Selain itu, pengembang juga menyoroti kondisi wilayah yang beragam sehingga penerapan anggaran dari pemerintah pusat tidak dapat digeneralisasi, khususnya untuk memastikan pembangunan rumah tetap memenuhi standar kelayakan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perkim Kota Tanjung Balai Muhammad Fadly Lubis menegaskan pemerintah daerah akan menghadirkan solusi yang komprehensif melalui pendekatan kolaboratif.
Ia menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan dan akses pembiayaan perumahan, sekaligus mendorong koordinasi intensif dengan pihak perbankan untuk memperluas peluang pembiayaan bagi MBR.
Selain itu, pihaknya juga akan mengkaji penyesuaian kebijakan teknis yang lebih adaptif terhadap kondisi wilayah tanpa mengabaikan standar kualitas hunian.
“Kami berkomitmen menjembatani berbagai kepentingan stakeholder agar program ini berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Fadly Lubis.
Melalui sinergi yang terus diperkuat, Pemerintah Kota Tanjung Balai berharap percepatan penyelarasan Program 3 Juta Rumah dapat berjalan efektif dan mampu menyediakan hunian layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemko Tanjung Balai juga menegaskan akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan program berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, serta sukses diimplementasikan di daerah tersebut.
Penulis : Taufik
