Tanjung Balai — Wakil Wali Kota Tanjung Balai, Muhammad Fadly Abdina menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Senin (12/1/2025)
Rakor yang dipimpin langsung, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian didampingi Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution dan turut dihadiri Wakil Gubernur H. Surya, B.Sc, Forkopimda Sumut, Para Bupati/Wali Kota se Sumut
Tito menekankan perlunya perhatian khusus pada perbaikan infrastruktur jalan, sekolah, serta pembersihan area persawahan dari lumpur.
“Ini menjadi prioritas, termasuk normalisasi sungai yang terdampak sedimen daerah aliran sungai (DAS). Pembersihan lumpur di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga juga sangat mendesak,” ujar Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Rehabilitasi Pascabencana
Rampungkan Pendataan Rumah Warga,
Tito meminta para kepala daerah segera merampungkan pendataan rumah warga yang mengalami kerusakan, baik kategori ringan, sedang, maupun berat. Data tersebut nantinya akan diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk proses pencairan bantuan.
“Kemarin kami juga sudah rapat di Aceh, kami disini juga ingin mengupdate situasi problema-problema yang masih ada, dan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” sebutnya
Tito yang saat ini juga sebagai Kepala Satgas Rehabilitasi Pasca Bencana mengatakan pihaknya ingin melihat kondisi dan indikator daerah-daerah yang terdampak di masa pemulihan ini.
“Ada beberapa indikator dalam pemulihan (bencana), apakah pemerintahannya berjalan baik atau tidak, kemudian terkait kesehatan dan pendidikan lancar atau tidak. Lalu akses jalan terganggu atau tidak, begitupun ekonomi berjalan lancar atau tidak,” katanya.
Namun, dikatakan Tito, untuk Sumut kondisi sudah hampir berjalan sesuai dengan rencana pemulihan. Hanya ada beberapa daerah yang masih mengalami gangguan seperti air dan listrik.
“Saya kira di Sumut hampir semua sudah kembali normal, hanya beberapa daerah yang masih mengalami gangguan seperti listrik yang belum bisa masuk, kita apresiasi juga kepemimpinan bapak Gubernur Sumut,” tuturnya.
Warga dengan kerusakan rumah kategori ringan akan mendapatkan bantuan Rp15 juta, sedangkan kategori sedang Rp30 juta. Tujuannya agar mereka bisa segera keluar dari tenda pengungsian dan memiliki dana untuk pembersihan, tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyalurkan dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga.
Selama Tiga Bulan
Dana ini diberikan selama tiga bulan kepada warga yang rumahnya rusak berat dan memilih tinggal bersama kerabat.
Mengenai hunian, Suharyanto memerinci bahwa saat ini terdapat 40 unit hunian sementara di Tapanuli Utara, 209 unit di Tapanuli Tengah, dan 802 unit di Tapanuli Selatan.
“Untuk hunian tetap (huntap) di seluruh Sumut ditargetkan akan dibangun sebanyak 5.951 unit. Saat ini pengerjaan sudah berjalan sekitar 20 persen. Kami menargetkan akhir Januari atau paling lambat sebelum Ramadan, warga sudah bisa menempati huntap tersebut,” katanya
Sementara itu di dalam pemaparannya, Gubernur Sumut Bobby Nasution melaporkan kondisi terkini Sumut di masa transisi ini. Ia melaporkan masih ada puluhan korban yang hilang dan data seputar bencana lainnya.
“Ada 479.325 KK atau 1.804.827 jiwa yang terdampak di Sumut. 37 meninggal dunia dan 41 jiwa masih belum ditemukan,” ucapnya.
Bobby pun mengatakan masih ada beberapa daerah yang masih terisolir di Sumut, diantaranya 2 Kecamatan dan 4 Desa di Kabupaten Tapanuli Utara dan 4 Kecamatan dan 5 Desa di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Penulis : Taufik
