Papua — TempoTimur.com
Pemerintah Provinsi Papua Barat memaparkan rencana program dan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 kepada pimpinan dan anggota DPR Provinsi Papua Barat, dengan harapan proses pembahasan dapat berjalan tepat waktu dan tidak mengalami keterlambatan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Gubernur Papua Barat Drs.Dominggus Mandacan MS.i saat dikonfirmasi Jurnalis Tempo.Timur. com pada Jumat mlm melalui Via Whatsapp (12/12/2025) WIT., menyampaikan bahwa pemerintah daerah menargetkan pembahasan APBD 2026 dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan tepat waktu, sehingga pelaksanaan program pembangunan tidak lagi terkendala keterlambatan penetapan anggaran.
“Diharapkan dalam hearing-hearing ke depan, pembahasan APBD tidak lambat dan semua dapat berjalan lancar. Kita tidak ingin mengalami keterlambatan seperti tahun sebelumnya yang berdampak pada pelaksanaan program,” ujar Gubernur.
Dalam pembahasan bersama DPR, pemerintah daerah juga membuka ruang bagi aspirasi dan masukan masyarakat yang disampaikan melalui para wakil rakyat. Aspirasi tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dengan penetapan skala prioritas program.
Adapun program prioritas Pemprov Papua Barat meliputi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan ekonomi kerakyatan. Program tersebut dirangkum dalam tiga fokus utama, yakni Papua Barat Cerdas, Papua Barat Sehat, dan Papua Barat Produktif.
Selain membahas APBD, Gubernur Papua Barat juga menjelaskan tindak lanjut kunjungan kerja ke Tiongkok, termasuk pertemuan dengan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia di Jakarta. Kunjungan tersebut merupakan kelanjutan dari lawatan Presiden RI Prabowo Subianto ke Tiongkok, yang menghasilkan sejumlah kesepakatan kerja sama di tingkat nasional.
Kerja sama yang dijajaki meliputi sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, dan energi terbarukan. Pemerintah Provinsi Papua Barat disebut telah menyiapkan sejumlah program yang akan ditindaklanjuti secara lebih rinci agar dapat diakomodasi dalam kerja sama tersebut.
Gubernur menegaskan, pemerintah daerah harus bersikap proaktif agar peluang kerja sama internasional tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan daerah.
Di sisi lain, Pemprov Papua Barat juga berencana melakukan penataan dan pengisian jabatan struktural, khususnya pada eselon III dan IV, guna mengisi jabatan yang masih kosong serta menyesuaikan dengan kompetensi aparatur. Penataan tersebut juga mempertimbangkan aparatur yang memasuki masa pensiun maupun yang dinilai sudah tidak produktif.
Pengisian jabatan, menurut Gubernur, dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan organisasi, termasuk pada bulan Desember, demi memastikan roda pemerintahan berjalan optimal.
Penulis : Amatus Rahakbauw
