MANOKWARI — Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan bahwa pengangkatan 1.299 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di daerah.
Sebanyak 1.299 honorer tersebut terdiri atas 1.002 formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2021 dan 297 formasi tambahan yang seluruh proses administrasinya telah diselesaikan.
“Pemerintah harus memiliki kepedulian untuk menekan angka kemiskinan. Salah satu caranya adalah memastikan formasi ini diperjuangkan hingga tuntas,” kata Dominggus usai memimpin apel gabungan di Kampung Inamberi, Kabupaten Manokwari, Jumat (3/7/2026).
Menurut Dominggus, penyelesaian Formasi 1.002 merupakan amanat pemerintah pusat yang seharusnya telah dituntaskan sejak 2021. Namun, pelaksanaannya mengalami keterlambatan akibat sejumlah kendala administrasi dan proses verifikasi.
Ia menjelaskan, tahapan penyelesaian pengangkatan honorer dimulai dari pendataan, verifikasi berkas, penginputan data, hingga pelaksanaan seleksi. Seluruh proses tersebut kini telah rampung.
“Semua surat keputusan (SK) pengangkatan sudah saya tandatangani. SK itu akan diserahkan secara langsung kepada para honorer pada apel gabungan Pemerintah Provinsi Papua Barat hari Senin di Kantor Gubernur Papua Barat,” ujarnya.
Dominggus juga menjelaskan, pada awalnya pemerintah pusat menetapkan kuota sebanyak 8.100 formasi ASN untuk Provinsi Papua Barat sebelum pemekaran daerah. Setelah terbentuk Provinsi Papua Barat Daya, kuota tersebut dibagi sehingga Papua Barat memperoleh alokasi sebanyak 4.381 formasi.
Dari jumlah tersebut, formasi kemudian didistribusikan kepada tujuh pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Pemerintah Provinsi Papua Barat sendiri memperoleh alokasi sebanyak 1.002 formasi CASN.
Ia mengatakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) semula menargetkan penyelesaian formasi tersebut pada akhir 2021.
Namun, pemerintah daerah akhirnya diberikan kesempatan untuk menuntaskan seluruh tahapan hingga proses pengangkatan selesai.
Dominggus berharap penyerahan SK kepada 1.299 tenaga honorer dapat memberikan kepastian status kepegawaian, meningkatkan kesejahteraan para penerima, sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan di Papua Barat.
Penulis : Amatus Rahakbauw, K
