MANOKWARI — Ketua Pemuda Pendukung Gubernur Papua Barat, Thomas Ricky Sanadi, mendesak Gubernur Papua Barat segera mengevaluasi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menyusul rendahnya realisasi penyerapan anggaran kesehatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahun Anggaran 2026.
Dalam keterangan pers yang diterima di Manokwari, Sabtu (4/7/2026), Thomas menyebut penyerapan anggaran kesehatan Otsus senilai sekitar Rp50 miliar hingga pertengahan tahun baru mencapai sekitar 4,6 persen.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan belum optimalnya pengelolaan anggaran yang berpotensi berdampak pada pelayanan kesehatan masyarakat.
“Anggaran tersebut diperuntukkan bagi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Papua Barat.
Namun hingga pertengahan tahun realisasinya masih sangat rendah sehingga manfaatnya belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat,” ujar Thomas.
Ia menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan semangat pelaksanaan Otonomi Khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.
Menurutnya, dana Otsus seharusnya dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan di Papua Barat.
Thomas juga menyatakan rendahnya realisasi anggaran dinilai berdampak terhadap masyarakat yang masih harus menanggung biaya pengobatan yang cukup tinggi, terutama bagi warga dengan keterbatasan ekonomi.
Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menghambat pelaksanaan program prioritas Pemerintah Provinsi Papua Barat, termasuk Program Kartu Sehat Papua Barat.
Atas dasar itu, pihaknya menyampaikan tiga tuntutan kepada Gubernur Papua Barat.
Pertama, meminta Gubernur Papua Barat mengevaluasi sekaligus mencopot Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat karena dinilai belum mampu mengoptimalkan pelaksanaan program serta penyerapan anggaran kesehatan yang bersumber dari Dana Otsus.
Kedua, meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan membuka informasi secara transparan mengenai penggunaan anggaran kesehatan Otsus yang hingga kini belum terealisasi secara optimal.
Ketiga, meminta pemerintah menunjuk pimpinan baru yang dinilai memiliki integritas, kompetensi, dan kemampuan untuk mempercepat pelaksanaan program kesehatan bagi masyarakat Papua Barat.
Thomas menegaskan, apabila dalam waktu 3 x 24 jam sejak penyampaian pernyataan tersebut belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Papua Barat, pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Papua Barat di Manokwari sebagai bentuk penyampaian aspirasi.
“Kami berharap Gubernur segera mengambil langkah tegas demi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat serta menjaga amanah pengelolaan Dana Otonomi Khusus,” katanya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat maupun Gubernur Papua Barat terkait tuntutan tersebut.
Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak-pihak terkait guna melengkapi pemberitaan sesuai prinsip keberimbangan.
Penulis : Amatus Rahakbauw, K
