JAKARTA — Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) mendorong lahirnya model baru pembangunan Papua Barat berbasis afirmasi dan legitimasi adat melalui pengembangan kampung wisata berbasis masyarakat adat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gagasan tersebut disampaikan Wakil Ketua I MRPB, Melbianus Raymond Mandacan, saat melakukan kunjungan kerja dan audiensi strategis ke Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Republik Indonesia di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung pukul 11.00 WIB itu, Melbianus diterima langsung oleh Sugito di ruang kerjanya.
Pertemuan tersebut membahas konsep strategis MRPB bertajuk “Penguatan Pembangunan Afirmasi Papua Berlegitimasi Adat melalui Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Masyarakat Adat di Papua Barat.”
Audiensi berlangsung hangat dan konstruktif dengan fokus pada upaya membangun paradigma pembangunan Papua yang lebih humanis, partisipatif, dan berakar pada legitimasi sosial masyarakat adat.
Melbianus menjelaskan bahwa pembangunan Papua selama ini perlu terus disempurnakan melalui pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat adat Papua.
Menurutnya, pembangunan Papua ke depan perlu diarahkan pada penguatan masyarakat kampung, pemberdayaan generasi muda Papua, perlindungan budaya dan wilayah adat, penguatan ekonomi masyarakat lokal, serta pembangunan yang tumbuh dari kebutuhan masyarakat Papua sendiri.
“Pembanguan akan lebih kuat apabila masyarakat adat merasa menjadi bagian langsung dalam proses pembangunan tersebut,” kata Melbianus.
Karena itu, MRPB menawarkan konsep “Pembangunan Afirmasi Papua Berlegitimasi Adat”, yakni pendekatan yang menempatkan masyarakat adat bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai pelaku utama pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, MRPB juga mengusulkan dua kampung di Papua Barat sebagai percontohan pembangunan wisata berbasis masyarakat adat, yaitu:
Kampung Bremi, Kabupaten Manokwari, sebagai model kampung wisata pesisir berbasis masyarakat adat Papua.
Kampung Jim, Kabupaten Pegunungan Arfak, sebagai model kampung wisata pegunungan dan danau berbasis masyarakat adat Papua.
Kedua kampung tersebut dinilai memiliki potensi wisata alam yang kuat, kekayaan budaya adat, kehidupan sosial masyarakat yang khas, serta peluang pengembangan ekonomi berbasis kampung.
Melalui model tersebut, pembangunan diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas budaya Papua, menjaga kelestarian lingkungan, membuka lapangan kerja bagi generasi muda Papua, serta menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan.
Gagasan yang dibawa MRPB mendapat sambutan positif dari Kemendes PDT RI. Dalam pertemuan itu, pihak kementerian menilai pembangunan Papua ke depan perlu semakin mengedepankan pendekatan afirmatif yang berbasis sosial, budaya, dan legitimasi masyarakat adat.
Kemendes PDT juga menilai pembangunan Papua tidak cukup hanya dipahami sebagai pembangunan fisik semata, tetapi perlu diperkuat melalui pembangunan sumber daya manusia, kaderisasi generasi muda, penguatan sosial budaya, serta pemberdayaan masyarakat kampung secara berkelanjutan.
MRPB menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua Barat memerlukan koordinasi lintas lembaga antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai lembaga kultur Orang Asli Papua, MRPB memiliki fungsi sosial-kultural, representatif, dan penguatan aspirasi masyarakat adat.
Karena itu, sinergi antarlembaga serta penyamaan visi pembangunan dinilai penting untuk menghadirkan pembangunan Papua yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Gagasan yang diusung MRPB juga dinilai sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada agenda pembangunan dari tingkat bawah dan kampung guna mendorong pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Pertemuan MRPB dan Kemendes PDT RI tersebut dipandang sebagai momentum penting dalam membangun paradigma baru pembangunan Papua yang lebih humanis, partisipatif, berbasis masyarakat adat, serta berorientasi pada pembangunan jangka panjang.
Penulis : Amartus Rahakbauw K
