MANOKWARI — Sekretaris Majelis Daerah (MD) GPdI Papua Barat, Pdt. Vanny F. Lepar, menyatakan bahwa Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Papua Barat mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan catatan harus dilaksanakan secara tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat dikonfirmasi jurnalis TempoTimur.com melalui pesan WhatsApp, Senin (20/4/2026) pukul 15.21 WIT.
Menurut Pdt. Vanny, para pimpinan gereja di Papua Barat memandang program MBG sebagai langkah positif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya bagi generasi muda.
“Program ini merupakan upaya nyata untuk memenuhi hak dasar anak-anak, sekaligus mencegah masalah gizi buruk seperti stunting, sehingga mereka dapat belajar dengan lebih baik,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa gereja mendukung kebijakan pemerintah melalui pendekatan pelayanan yang tidak hanya berfokus pada aspek rohani, tetapi juga jasmani.
“Gereja memiliki tanggung jawab pelayanan holistik, yaitu memperhatikan kesejahteraan rohani dan jasmani umat secara seimbang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pdt. Vanny menambahkan bahwa GPdI Papua Barat juga berperan dalam mendampingi masyarakat hingga ke wilayah pelosok, baik di daerah pegunungan maupun pesisir.
Menurutnya, keberadaan gereja di tengah masyarakat dapat menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat agar program berjalan efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, ia menekankan pentingnya penerapan kearifan lokal dalam pelaksanaan program MBG.
“Kami berharap program ini melibatkan bahan pangan lokal serta memberdayakan UMKM dan jemaat setempat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar program tersebut memiliki dampak jangka panjang dan tidak hanya bersifat sementara.
“Keberlanjutan program sangat penting agar kesehatan dan kualitas generasi muda Papua dapat terus meningkat,” tambahnya.
Dalam hal pengawasan, Pdt. Vanny menegaskan bahwa gereja siap berperan sebagai mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah.
“Penyaluran program harus dilakukan secara transparan dan adil, terutama mengingat tantangan geografis Papua Barat yang cukup berat, agar masyarakat di daerah terpencil benar-benar merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Secara umum, GPdI Papua Barat menyatakan dukungan terhadap program MBG selama kebijakan tersebut menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan dijalankan dengan menghormati nilai-nilai serta martabat masyarakat lokal.
Penulis : Amatus Rahakbauw
