MANOKWARI — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Papua Barat mengecam pernyataan Ubedillah yang menyebut pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai “beban bangsa”.
Ketua KNPI Papua Barat, Dr Samy Saiba, menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan sikap akademis yang objektif serta berpotensi menyesatkan opini publik.
“Pernyataan itu tidak berbasis data dan tidak konstruktif,” kata Samy saat dikonfirmasi, jurnalis Tempo Timur.com melalui Via Whatsapp Selasa (14/4/2026).
Ia menegaskan bahwa pemerintahan saat ini merupakan hasil pemilihan umum yang sah secara konstitusional, sehingga setiap upaya delegitimasi dinilai berpotensi merusak nilai demokrasi dan persatuan bangsa.
KNPI Papua Barat juga mengingatkan agar ruang publik tidak digunakan untuk menyampaikan opini yang bersifat menghakimi tanpa dasar yang jelas.
Di sisi lain, KNPI menyatakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah, termasuk implementasi visi Asta Cita yang diusung pemerintahan Prabowo–Gibran.
“Kritik tetap penting dalam demokrasi, tetapi harus disampaikan secara konstruktif dan berbasis fakta,” ujarnya.
KNPI Papua Barat menilai stabilitas dan kolaborasi menjadi kunci dalam mendorong pembangunan nasional ke depan.
Penulis : Amatus Rahakbauw
