BATU BARA — Fraksi PKS DPRD Kabupaten Batu Bara memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum terhadap Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), yang digelar di ruang rapat DPRD pada Selasa (31/3/2025).
Dalam pandangannya, Fraksi PKS menilai upaya dan kerja keras seluruh jajaran Pemkab Batu Bara, mulai dari pimpinan hingga staf di tingkat bawah, patut diapresiasi. Kinerja tersebut dinilai berkontribusi dalam menjalankan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Meski demikian, dalam menjalankan fungsi pengawasan, Fraksi PKS juga menyampaikan sejumlah catatan penting yang memerlukan perhatian dan tanggapan resmi dari pemerintah daerah.
Salah satu sorotan utama adalah masih banyaknya jabatan strategis di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) dan satuan pendidikan yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt), meskipun masa kepemimpinan telah berjalan lebih dari satu tahun.
Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat pengambilan keputusan strategis karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki pejabat berstatus Plt.
Selain itu, Fraksi PKS juga menyoroti adanya keluhan terkait penghapusan honor tambahan bagi tenaga operator Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di sejumlah OPD selama tahun anggaran 2025. Kebijakan tersebut dinilai berdampak pada efektivitas kinerja, terutama saat menghadapi beban kerja tinggi dalam penyusunan laporan keuangan tahunan.
Di sisi lain, perhatian juga diberikan terhadap kondisi fisik gedung DPRD Kabupaten Batu Bara yang dinilai semakin memprihatinkan. Sejumlah kerusakan seperti atap bocor, dinding yang mulai lapuk, serta fasilitas penunjang yang rusak dianggap perlu segera mendapatkan penanganan demi menjaga keamanan dan kenyamanan aktivitas di lingkungan legislatif.
Tak hanya itu, Fraksi PKS turut menyoroti persoalan sengketa lahan perkebunan di wilayah Batu Bara, khususnya di area Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Socfindo Indonesia. Mereka mendorong keterlibatan lebih serius dari pemerintah daerah bersama DPRD guna mempercepat penyelesaian konflik serta memastikan keadilan bagi masyarakat.
Sebagai langkah konkret, Fraksi PKS mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait pelaksanaan plasma pada area HGU perkebunan di Kabupaten Batu Bara.
Secara umum, Fraksi PKS menyatakan dukungannya terhadap LKPJ Bupati Batu Bara Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut secara serius, efektif, dan efisien di tingkat panitia khusus DPRD.
Ham
