Balai – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Bali menggelar kegiatan presentasi hasil harmonisasi peraturan perundang-undangan oleh para perancang peraturan perundang-undangan kepada Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil). Kegiatan ini berlangsung sebagai bagian dari proses pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan produk hukum daerah, Senin, 14 April 2025.
Dalam kesempatan tersebut, para perancang menyampaikan hasil harmonisasi terhadap sejumlah rancangan peraturan daerah (ranperda) dan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada), yang telah melalui proses penelaahan menyeluruh baik dari segi kesesuaian substansi, sistematika penulisan, maupun kepatuhan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Beberapa dokumen yang dibahas dalam kegiatan ini antara lain: Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudhan Penanaman Modal; Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2045; dan Peraturan Daerah tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali.
Dalam paparannya, tim perancang menjelaskan sejumlah catatan dan rekomendasi perbaikan, termasuk penyesuaian norma agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya, serta perbaikan redaksional untuk meningkatkan kejelasan dan konsistensi substansi.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Bali, Wahyu Eka Putra menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja para perancang dalam memastikan agar setiap produk hukum daerah tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memenuhi prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.
“Kegiatan harmonisasi ini penting dalam rangka menjaga sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui produk hukum yang berkualitas,” ujar Kakanwil dalam arahannya.
Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan setiap ranperda dan ranperkada yang diajukan dapat segera ditetapkan dan diimplementasikan dengan baik, serta tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.
(red)
