MEDAN, TEMPO TIMUR – Menyambut Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Ditlantas Poldasu) bersama Dinas Perhubungan Pemerintahan Provinsi (Dishub Pemprov) Sumut memetakan 10 wilayah rawan gangguan lalu lintas di Sumut.
Hal ini bertujuan untuk menata dan menertibkan perilaku berlalu lintas di jalan raya.
“Kita ingin pastikan nantinya di saat PON, tidak ada yang mengendarai kendaraan bermotor secara ugal-ugalan, melanggar lalu lintas dan melawan arus. Kita antisipasi jangan sampai mengganggu tamu dan para atlet serta official yang datang dari semua provinsi di Indonesia,” kata Dirlantas Polda Sumut, Kombes Pol Muji Ediyanto kepada sejumlah wartawan, usai acara Rakor Forum LLAJ Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Rangka Anev Penataan dan Penertiban LLAJ untuk Mendukung PON XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut Wilayah Sumatera Utara, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sjmut, Selasa (30/7).
Pihaknya juga ingin memastikan, agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas, serta sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung pelaksanaan PON mendatang.
“Kita memiliki Forum Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penataan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan yang sedang dilakukan saat ini, adalah atas rekomendasi Forum LLAJ Provinsi dan Kabupaten/Kota,” imbuhnya.
Terkait personel yang akan diturunkan, Muji menjelaskan, akan disiapkan rute keberangkatan, ketika atlet berangkat dari penginapan menuju venue atau tempat bertanding. Ia juga akan menyiapkan Pam rute dan pengawalan.
“Semua atlet yang bertanding akan dilakukan pengawalan, jangan sampai ada yang terlambat dan terkena macet. Ini nanti akan dilakukan pengaturan, rekayasa lalu lintas dan Pam rute. Semuanya nanti akan dikoordinasikan dengan bidang-bidang transportasi, bidang pertandingan dan akomodasi, sebab para atlet 1 menit sajapun tidak boleh terlambat,” jelasnya.
Ia mengaku, untuk saat ini semuanya sedang dalam proses dan sedang dilakukan evaluasi. “Kita sudah siapkan rute yang tercepat, termudah dan teraman. Nanti akan dilakukan rekayasa lalu lintas, mana-mana saja titik-titik yang mengalami kemacetan tertinggi. Begitu juga saat kembalinya dari bertanding. Kita antisipasi semuanya, waktu menjadi sangat penting bagi atlet, jangan sampai karena masalah macet, atlet jadi kalah dalam bertanding. Mudah-mudahan nanti bisa maksimal dan dirasakan manfaatnya,” ungkapnya.
Terkait pengendalian perilaku pengguna jalan raya, menurut Muji, masih menjadi pekerjaan rumah (PR) tersendiri, baik angkutan umum, jendaraan pribadi dan pengendara sepeda motor. Semua akan dilakukan upaya-upaya, baik bersifat penegakan hukum maupun edukatif (persuasif simpatik). “Memang mengubah budaya tidak mudah, tapi kita berusaha akan terus dilakukan,” tuturnya.
Untuk penambahan personel dalam pengamanan, sambungnya, akan ada keterlibatan dari Ditlantas Polsa Sumut, gabungan Satlantas Jajaran yang tidak terlibat langsung serta dari Korlantas, baik untuk mobil, motor besar, trail serta personelnya. “Nanti pada waktunya akan kita sampaikan. Ke depan, akan tetap dilakukan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD),” tandasnya.
Sementara itu, Kadishub Sumut, Dr Agustinus menambahkan, kegiatan rakor ini adalah, untuk mengantisipasi potensi gangguan-gangguan di saat berlangsungnya PON, khususnya di jalan raya. Ada 10 wilayah paling rawan gangguan lalu lintas yang sudah dipetakan, yakni Medan, Binjai, Deliserdang, Langkat, Pematangsiantar, Simalungun, Toba, Karo dan Samosir.
“Gangguan ini seperti perilaku penggunaan jalan, melawan arah, parkir, penggunaan badan jalan di luar kepentingan lalu lintas termasuk juga pedagang kaki lima (PKL), pemanfaatan trotoar yang mengganggu kenyamanan dan kelancaran. Kita punya target-target tertentu untuk penataan dan ketertiban hingga hari H PON. Bahkan di Medan, untuk setiap Kamis dilakukan evaluasi serta apa kendalanya untuk kita selesaikan dalam mencapai target bersama,” bebernya.
Terkait penjemputan atlet, Agustinus menyebutkan, sudah menyiapkan 949 unit kendaraan dari Dishub Sumut dan 239 unit kendaraan dari bantuan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI.
“Jika ada permintaan di luar skedul, misalnya atlet kalah lalu ingin pulang ke lokasi inap atau ada yang ketinggalan, maka akan disiapkan penggunaan kendaraan yang ‘evalueble’ dan akan dilihat di sistem, mana yang ‘able’ itu yang akan digunakan. Kita menyiapkan ‘management plan’ untuk mengkontrol penggunaan kendaraan secara menyeluruh dari semua unit yang digunakan,” pungkasnya. (*)
Humas Polres
