Jayapura – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) baru saja menyelesaikan Rapat Pimpinan (Rapim) VI yang berlangsung dari 13 hingga 15 Mei 2024 di Port Numbay, West Papua. Rapat yang dihadiri oleh 32 pengurus wilayah dan konsulat ini membahas berbagai isu penting terkait situasi internal organisasi, serta penindasan dan perjuangan bangsa Papua di tingkat nasional dan internasional.
Dalam rapat tersebut, KNPB menetapkan beberapa keputusan strategis. Selanjutnya, hasil keputasan itu, disampaikan kepada publik melalui jumpah pers yang dilangsungkan di Mabes KNPB Jayapura, Papua, Senin (20/05) .
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada kesempatan itu, dihadapan perwakilan pengurus wilayah dan Konsulat, Ketua 1, Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat, Warpo S. Wetipo membacakan hasil Rapat Pimpinan VI KNPB.
Pada poin pertama KNPB bahas mengenai pembebasan nasional sebagai agenda mendesak.
KNPB menegaskan bahwa pembebasan nasional merupakan agenda mendesak bagi bangsa Papua. Mereka (KNPB) melihat ancaman kolonialisme Indonesia yang semakin masif dengan strategi pecah belah yang berpotensi menyebabkan genosida, ekosida, dan etnosida.
“Untuk itu, KNPB menyerukan kepada rakyat Papua untuk meningkatkan solidaritas perjuangan bersama, mengantisipasi pola pecah belah dari penjajah, dan mengorganisir diri dalam organisasi politik dan sektor perjuangan di tanah Papua,” tegas KNPB Pusat.
KNPB juga mendorong konsolidasi terbuka. “KNPB terus mendorong konsolidasi terbuka baik dari dalam maupun luar negeri melalui berbagai forum seperti PRP, Pra KTT ULMWP, KTT ULMWP, hingga Raker ULMWP,” tegas pada poin kedua.
Namun, mereka [KNPB] mencatat adanya infiltrasi musuh dan kurangnya itikad baik dari beberapa pemimpin untuk bersatu dalam struktur dan agenda yang telah ditetapkan. Perubahan bentuk ULMWP dari demokrasi terbuka (koordinatif) ke semi konstitusional (UUDS) dianggap lebih memicu ambisi politik faksional daripada upaya konsolidasi persatuan perjuangan.
KNPB menilai bahwa baik ULMWP hasil KTT resmi di Vanuatu maupun kongres sepihak Pemerintah Sementara ULMWP mempertahankan bentuk konstitusi (UUDS) yang serupa.
“KNPB menyatakan bahwa isi UUDS ULMWP belum mengakomodasi perbedaan yang membentuk ciri khas kebangsaan Papua dan belum mewakili kepentingan semua kelompok perjuangan,” terangnya dikutip pada poin ketiga.
Lebih lanjut, pada Poin keempat, KNPB menegaskan posisinya [KNPB] sebagai Media Nasional.
“Melihat dinamika terbaru dalam ULMWP, KNPB memutuskan untuk keluar dari situasi tersebut dan mengambil posisi sebagai media nasional di luar ULMWP hasil KTT resmi di Vanuatu dan kongres sepihak pemerintah sementara di Sentani,” ungkap KNPB.
Dengan posisi ini, KNPB akan berperan sebagai mediator dalam segala perpecahan perjuangan baik di dalam maupun luar negeri, serta aktif membangun koordinasi di antara semua pihak dan terlibat dalam agenda perjuangan bersama tanpa memandang akar faksional.
Selanjutnya, pada poin kelima, untuk mengkoordinasikan agenda perjuangan di tingkat internasional baik secara hukum maupun politik, KNPB meminta semua pemimpin dan diplomat di luar negeri untuk saling berkoordinasi secara aktif guna menyatukan strategi lobi dan diplomasi.
( Agus )
