MANOKWARI — Maraknya polling dan wacana pergantian kepala daerah di Papua Barat yang beredar di media sosial menuai beragam tanggapan.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Koalisi Partai Pemenangan pasangan DOA, MU Levinus Wanggai, menilai fenomena tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang harus disikapi secara dewasa dan bertanggung jawab.
Saat dihubungi TempoTimur.com melalui aplikasi WhatsApp pada Senin, 3 Agustus 2026, Levinus mengatakan kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara.
Namun, menurut dia, setiap opini yang berkembang di ruang publik sebaiknya tetap berlandaskan data, fakta, dan etika demokrasi agar tidak memicu kesalahpahaman maupun mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Kritik terhadap pemerintah adalah hal yang wajar dan menjadi bagian dari fungsi kontrol masyarakat. Akan tetapi, kritik yang disampaikan hendaknya bersifat konstruktif, didukung data dan fakta, serta menawarkan solusi agar dapat menjadi masukan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Levinus mengingatkan bahwa masa jabatan kepala daerah di Papua Barat masih berlangsung, sedangkan pemilihan kepala daerah berikutnya dijadwalkan pada 2030. Karena itu, menurut dia, perhatian publik semestinya lebih diarahkan pada pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan, penggunaan anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Demokrasi tidak hanya berbicara tentang memilih atau mengganti pemimpin. Demokrasi juga menuntut partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan, memberikan kritik yang objektif, serta memberi kesempatan kepada pemimpin untuk menjalankan mandat yang telah diberikan rakyat dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya,” kata Levinus.
Ia berharap masyarakat tetap menjaga sikap kritis, tetapi mengedepankan penyampaian pendapat secara objektif, berbasis fakta, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Menurutnya, ruang demokrasi akan lebih bermakna apabila dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan politik yang sehat, bukan sekadar membangun polemik atau spekulasi politik sebelum tahapan Pilkada dimulai.
Levinus menambahkan, masyarakat Papua Barat memiliki peran strategis sebagai pengawas sekaligus mitra pemerintah dalam memastikan jalannya pembangunan.
Kritik, saran, dan masukan yang disampaikan secara bertanggung jawab, kata dia, akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemajuan daerah dibandingkan perdebatan politik yang belum memiliki dasar maupun momentum konstitusional.
Penulis: Amatus Rahakbauw K
