MANOKWARI — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat telah mengalokasikan anggaran senilai Rp. 50 miliar dalam rangka implementasi program unggulan Papua Barat cerdas sejak tahun Anggaran 2025 lalu.
Namun, dalam realisasi program kebijakan strategis Papua Barat Sehat tersebut anggaran yang terserap hanya mencapai Rp. 2 miliar lebih atau 4,6 persen dari total anggaran tersebut.
Hal ini diungkapkan, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dalam Rapat Evaluasi Program Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Rumah Dinas Negara, Rabu (1/7/2026) lalu.
Dijelaskan Mandacan, anggaran Papua Barat Sehat nilainya sama dengan anggaran Papua Barat Cerdas yakni, Rp. 50 miliar di tahun Anggaran 2025 lalu. Namun, anggaran pada Program Papua Barat Sehat ini yang terserap hanya 4,6 persen.
Berbeda dengan Program Papua Barat Cerdas yakni dari total tersebut, telah terserap anggaran kurang lebih 86 persen atau Rp. 43 miliar dan tersisa 14 persen atau sekitar Rp. 7 miliar dari total anggaran.
“Anggaran Program Papua Barat Sehat menjadi silpa untuk tahun ini. Karena, dari total anggaran Rp. 50 miliar yang terserap hanya 4,6 persen. Ini terlalu kecil pada hal banyak orang sakit yang membutuhkan pembiayaan di semua rumah sakit yang kita kerjasama di Papua Barat ini,” geram Mandacan.
Untuk itu, tegas Mandacan, Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat harus menjelaskan mengapa dari total anggaran Rp. 50 miliar ini hanya terserap 4,6 persen, masih banyak orang asli Papua yang membutuhkan pembiayaan.
Diungkapkan Mandacan, pasien orang asli Papua yang masuk di Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Papua Barat membayar biaya berobat senilai Rp. 9 juta lebih.
Lebih lanjut, kata Mandacan, sudah ada anggaran yang dialokasikan untuk program Papua Barat Sehat. Tetapi, karena implementasinya tidak sesuai sehingga dirinya harus mengeluarkan biaya untuk membayar biaya tersebut.
“OAP masih membayar biaya pengobatan, pada hal sudah ada uang yang dialokasikan. Anak tersebut datang ke saya dan melaporkan, terpaksa yang keluarkan uang lagi untuk membayar biaya rumah sakit. Saat ini banyak OAP yang masuk rumah sakit provinsi dan datang lagi, uang ini sekarang kemana,” tanya Mandacan.
Untuk itu, gubernur menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat agar dapat menindaklanjuti.
“Agustus mendatang saya tidak akan tulis disposisi lagi untuk Papua Barat Cerdas maupun Papua Barat Sehat. Karena anggaran ini banyak keluar lewat biaya tak terduga pada hal sudah ada anggaran yang dialokasikan untuk Papua Barat Cerdas dan Papua Barat Sehat,” tegas Mandacan.
Dirincikan Mandacan, kalau dihitung-hitung ampir setiap bulan melalui biaya tak terduga menolong sebanyak 200 orang. Pernyataannya, anggaran yang ada di Papua Barat Cerdas dan Papua Barat Sehat mengapa tidak berjalan?
“Kalau tidak mampu angkat tangan supaya mundur dan kita cari orang lain yang siap untuk bekerja. Uangnya ada sekarang tinggal mekanismenya atau teknik untuk proses pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan seperti apa. Karena banyak orang sakit yang datang ke saya minta bantuan,” tegas Mandacan.
Untuk itu, dirinya meminta kepada Dinas Kesehatan Papua Barat agar segara melaksanakan rapat guna menetapkan mekanismenya kedepan seperti apa agar dapat segara ditindaklanjuti.
“Kalau uang kurang mungkin kita bisa geser. Tapi, jangan sampai pasien tidak tertolong, kita tidak inginkan hal itu,” ujar Mandacan seraya mempertanyakan nilai anggaran tahun anggaran Papua Barat Sehat untuk tahun anggaran 2026.
Terungkap, dalam rapat evaluasi tersebut Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan anggaran senilai Rp. 50,4 miliar untuk Program Papua Barat sehat di Tahun Anggaran 2026.
Pada kesempatan itu, Mandacan juga meminta Dinas Kesehatan dan Direktur RSUP Papua Barat agar dapat memperhatikan hak-hak dari tenaga Kesehatan. Jika anggarannya kurang dapat segara dilaporkan agar dicarikan solusi segara, sehingga jangan sampai membuat mereka tidak bekerja.
“Soal Kesehatan harus kita layani tepat waktu, sehingga petugas Kesehatan dapat bekerja secara maksimal,” pinta Mandacan.
Sekali lagi, pada Agustus mendatang dirinya tidak lagi menerbitkan disposisi untuk biaya pendidikan dan kesehatan, karena anggarannya sudah ada pada program Papua Barat Sehat dan Papua Barat Cerdas, tandas Mandacan.
Penulis : Amatus Rahakbauw, K
