BATU BARA — Ruang paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara, Senin siang 25/8/2025, menjadi panggung pertanggungjawaban. Dewan menerima penyampaian nota Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Nota itu berisi “rapor” kinerja keuangan Pemkab selama setahun berjalan.
Rapat dipimpin Ketua DPRD dan dihadiri lengkap: Bupati beserta Wakil Bupati, unsur Forkopimda, serta seluruh anggota dewan. Kehadiran penuh itu menegaskan paripurna bukan seremoni, tapi agenda konstitusional menguji transparansi pengelolaan uang rakyat.
Isi nota yang disampaikan menyoroti tiga hal utama: capaian program pembangunan, realisasi pendapatan dan belanja, serta kebijakan fiskal yang diambil. Dengan data itu, DPRD mendapat bahan untuk menilai apakah anggaran sudah tepat sasaran atau masih perlu koreksi.
Sesi selanjutnya memberi ruang bagi anggota dewan untuk menelaah dokumen dan melontarkan catatan awal. Fokus pertanyaan mengarah pada prioritas kebijakan, efektivitas anggaran strategis, dan hasil nyata program untuk masyarakat. Catatan ini akan dibahas lebih teknis oleh pansus atau komisi terkait.
Paripurna ini juga jadi momen Pemkab menjelaskan langkah korektif jika ada temuan ketidaksesuaian anggaran. Keterbukaan dokumen dan pembahasan terbuka diharapkan memperkuat pengawasan publik. Tujuannya satu: menumbuhkan kepercayaan warga bahwa setiap rupiah APBD 2025 dikelola secara akuntabel sesuai aturan.
(*)
