MANOKWARI — Pemerintah Provinsi Papua Barat menyambut kunjungan Konselor Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Joana O’Shea, bersama Tim SKALA di Manokwari, Selasa (2/6/2026).
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Papua Barat, Syors Albert Ortisan Marini, mengatakan kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam mendukung pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis data.
Dalam pertemuan tersebut, Joana O’Shea mengungkapkan rasa kagumnya karena untuk pertama kalinya mengunjungi Tanah Papua. Ia menilai kolaborasi yang selama ini terjalin antara Pemerintah Australia melalui Program SKALA dan Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menunjukkan kemajuan positif dalam mendukung pembangunan daerah.
Menurutnya, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan, komitmen kedua belah pihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Pertemuan itu juga membahas empat sasaran utama kerja sama yang telah dijalankan bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Program SKALA.
Sasaran pertama adalah penguatan data dan analisis pembangunan daerah. Program ini melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Papua Barat dalam penyusunan Rencana Aksi Satu Data. Langkah tersebut bertujuan mengintegrasikan indikator pembangunan daerah sehingga proses perencanaan dapat dilakukan secara lebih akurat dan berbasis bukti.
Mewakili Kepala Bappeda Papua Barat, Kepala Bidang Data Mervin Arison Asmuruf mengatakan kolaborasi dengan Tim SKALA telah memberikan dampak nyata melalui berbagai capaian yang mendukung penguatan tata kelola data pembangunan.
Hal senada disampaikan Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Papua Barat, Zaenal Fanumbi. Ia menilai dukungan SKALA sangat membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan implementasi Satu Data Indonesia di Papua Barat.
Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat, Samuel Aronggear, memaparkan perkembangan pemetaan data pemerintahan yang tengah dilakukan pemerintah daerah.
Sasaran kedua adalah penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui peningkatan kapasitas fiskal dan kualitas belanja publik daerah guna memenuhi layanan dasar yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Barat, Legius Wanimbo, mengatakan dukungan Pemerintah Australia selama ini telah berjalan baik dan menjadi salah satu contoh keberhasilan kolaborasi pembangunan di Papua Barat.
Adapun sasaran ketiga berfokus pada penguatan pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus), khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Kepala Biro Otonomi Khusus Setda Papua Barat, Abner Singgir, menegaskan pentingnya harmonisasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan agar program Otsus dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, dr. Alwan Rimosan, juga menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama yang telah berlangsung. Ia mengusulkan adanya pengembangan kolaborasi di bidang kesehatan, termasuk program kemitraan layanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara menyeluruh.
Di sektor pendidikan, Sekretaris Dinas Pendidikan Papua Barat, Sudjanti Kamat, mengaku telah beberapa kali mengikuti kegiatan yang difasilitasi Program SKALA.
Menurutnya, program tersebut sangat membantu peningkatan kapasitas sektor pendidikan dan perlu terus dikembangkan melalui kerja sama yang lebih luas.
Sasaran keempat adalah penguatan inklusi sosial dan kesetaraan gender, disabilitas, serta inklusi sosial (GEDSI). Program ini bertujuan mendorong keterlibatan aktif perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap kolaborasi dengan Pemerintah Australia melalui Program SKALA dapat terus berlanjut untuk mendukung pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Papua Barat.
Penulis : Amatus Rahakbauw, K
