Labuan Bajo — Publik Manggarai Barat geram akibat ulah Kepala (BPN) di Labuan Bajo, Danial Imanuel Liunesi dalam sikapnya memilih diam saat di mintai keterangan terkait berbagai macam keluhan masyarakat soal pelayanan Pertanahan.
Anehnya lagi, Konfirmasi media melalui pesan singkat pun sama sekali tidak di tanggapi, upaya untuk bertemu secara langsung kantor BPN mengalami hal serupa.
Kecurigaan publik menjadi-jadi atas sikap bungkam dari Kepala BPN Danial Imanuel Liunesi cendrung memantik sikap amarah publik pasalnya, selama ini BPN Manggarai Barat kerap mendapat keluhan warga lantaran pelayanan yang sangat lamban, berbelit-belit, hingga dugaan adanya praktik kotor di balik meja.
Pengurusan sertifikat yang seharusnya cepat dan sederhana, justru terkatung-katung tanpa kepastian, bahkan menimbulkan dugaan adanya praktik “jalan pintas” berbiaya tinggi.
Aksi demontrasi yang di gelar oleh Forum Masyarakat Peduli Demokrasi (FMPD) selasa, (1/9/2025), menyoroti dengan sangat tegas BPN kerap jadi sasaran kritik dari masyarakat. Para demonstran yang hadir menuding, pelayanan pertahanan di daerah Pariwisata Super Prioritas ini justru menjadi ladang subur bagi para mafia tanah di Labuan Bajo yang diduga bermain dengan memanfaatkan kelemahan birokrasi.
Keluhan warga pun semakin nyaring, salah satunya Yosef, warga Kelurahan Wae Kelambu, mengaku “sudah hampir tiga tahun mengurus sertifikat tanah warisan keluarganya namun belum juga rampung”. Bebernya dengan nada geram!
Yosef menambahkan “Kami bolak-balik ke kantor BPN, hanya dijanjikan terus menerus tidak pernah berakhir. Kalau tidak ada biaya tambahan, berkas kami seperti sengaja ditahan. Ini benar-benar menyakitkan,” ungkapnya.
Hal serupa dialami Sirilus Ladur, warga Labuan Bajo. Ia menuturkan, “pengurusan sertifikat tanah seluas 1 lahan kecil milik saya saja sudah memasuki tahun kedua tanpa kejelasan, bagaimana mungkin bisa terjadi, ini bobrok namanya”
“Setiap kali saya datang, jawabannya tunggu. Kalau begini terus, kami bisa kalah sama investor besar yang dengan mudah dapat izin dan sertifikat. Rakyat kecil mau taruh di mana?”. BPN seharusnya proaktif untuk mengurus kebutuhan masyarakat, pelayanannya harus di perbaiki jangan tebang pilih antara masyarakat kecil dan pihak investor kita ini sama”. Tuturnya dengan nada kesal
Publik semakin geram karena hingga kini tidak ada langkah nyata dari BPN untuk merespons keluhan tersebut. Padahal, persoalan pertanahan di Labuan Bajo dan Manggarai Barat kerap berujung konflik horizontal antar warga, maupun antar masyarakat dan investor. Keterlambatan pelayanan BPN justru memicu memperlebar ruang bagi para spekulan dan pemodal besar untuk menguasai lahan secara tidak adil.
Praktisi hukum di Manggarai Barat Iren Surya menilai, pelayanan yang lamban, bobrok dan tidak profesional ditubuh BPN bukan hal baru baginya.
“Selain itu, juga tidak ada kepastian waktu untuk setiap pelayanan sertifikat di Kantor BPN Mabar,” ujarnya.
Terhadap sikap bungkam Kepala BPN tidak bisa dianggap sepele. Hal itu menandakan lemahnya manajemen atau dugaan unsur kesengajaan.
“Ketika lembaga publik memilih diam di tengah kritik, itu menandakan ada persoalan serius di dalamnya. Bisa karena lemahnya manajemen, atau memang ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi,” ujarnya.
Masyarakat kini mendesak Kementerian ATR/BPN di Jakarta untuk turun langsung mengevaluasi kinerja BPN Manggarai Barat. Tanpa langkah tegas, dikhawatirkan kasus pertanahan di daerah ini akan terus menjadi bara konflik yang mengancam ketertiban dan keadilan sosial.
Penulis : Ricky
